PADANGSIDIMPUAN, Suara Muhammadiyah – Komitmen penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) dan kualitas demokrasi pada Tahun 2020 dinilai masih rendah, dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguasaan berbagai sumber ekonomi dan sumberdaya alam.
Demikian Refleksi Akhir Tahun PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Kota Padangsidimpuan dengan tema Demokrasi dan HAM yang dilaksanakan di Padangsidimpuan, Kamis (31/12).
“Demokrasi kita masih prosedural dan bersifat oligarkis sehingga masih jauh dari harapan masyarakat untuk mampu menjawab berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan,” demikian disampaikan Wakl Rektor III Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Syawaluddin, SP, M.Si dan Ketua DPD IMM Suatera Utara Zikri Azizan yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dikatakan, sesat pikir demokrasi yang masih diwarnai nuansa sifiat feodalisme dan transaksional telah mengkerangkeng substansi demokrasi, sehingga hasil akhir demokrasi tidak melahirkan pimpinan yang kredibel dan kompeten. Keputusan-keputusan yang dilahirkan juga tidak bisa menjawab berbagai problematika kebangsaan yang membutuhkan solusi cepat dan cerdas dalam mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan segara-negara sejawat yang justru sudah berada jauh di depan.
“Demokrasi sebagai alat untuk menuju kemakmuran belum menunjukkan proporsionalitas baik dalam hal distribusi kekuasaan maupun kesejahteraan secara ekonomi, politik dan sosial budaya, karena masih terkontaminasi oleh karakter yang koruptif dan diskriminatif,” katanya.
Demikian juga dengan alokasi kekuasaan, masih terjadi dominasi di wilayah eksekutif sehingga fungsi-fungsi pengawasan menjadi lemah, akibatnya dominasi kekuasaan menjadi mengemuka dan tidak ada kontrol yang efektif dari pihak legislatif dan yudikatif.
Menurut mereka, ke depan dibutuhkan sebuah konsolidasi demokrasi yang kuat agar seluruh potensi stakeholder demokrasi mampu mencurahkan segenap energinya untuk mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang substanttif. Agar biaya demokrasi yang menggunakan uang rakyat bisa dikapitalisasi untuk melahirkan kepemimpinan yang kredibel serta kebijakan-kebijakan yang pro pemberdayaan rakyat.
Ketua Umum PC IMM Tapsel-Padangsidimpuan Rahmat Taufik Pardede mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan IMM terhadap kondisi dan situasi kebangsaan saat ini. Dimana, berbagai kebijakan dan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya agak jauh dari semangat penegakan HAM yang universal.
“Semoga mampu mengasah daya kritisisme kader IMM dalam memotret berbagai problema kemanusiaan dan kebangsaan yang kita alami saat ini. Dan diharapkan juga dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan di Negara kita,” tegasnya. (Syaifulh/Riz)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
