REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat kita hari ini dinilai mengalami suatu masalah disorientasi yaitu media sosial dan internet melalui gawai yang tidak lagi digunakan untuk hal-hal yang positif dalam melakukan komunkasi. Tapi justru digunakan untuk membuat ketidakpercayaan, menyebarkan gosip, bahkan hoaks. Untuk itu perlu dilakukan upaya literasi digital agar masyarakat dalam menggunakan gawai bisa digunakan untuk hal yang lebih baik.
Mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan sebetulnya kemajuan teknologi dan media sosial ini adalah anugerah apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Ia menyebut, dalam suasana Work From Home (WFH), kehidupan yang harus berjarak, harusnya media sosial dimanfaatkan untuk hal yang positif.
"Jadi ini renungan juga untuk pemerintah agar menciptakan suatu sistem informasi yang positif, karena kan media sosial sendiri sumber informasinya sangat banyak sekali dan banyaknya sumber ini tidak semuanya memiliki kredibilitas atau kompetensi untuk itu," ujar Yosep Stanley Adi Prasetyo di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah menyediakan informai yang terpusat saja. Ia mencontohkan terkait informasi Covid-19, pemerintah tinggal memusatkan saja informasi itu agar informasi yang sampai kepada masyarakat itu jelas. Sehingga pemerintah bisa merespons setiap kebutuhan informasi bagi masyarakatnya dan terhindar dari hoaks.
"Dan masyarakat juga sebagai individu juga harus bisa menggunakan gadget serta teknologi internet ini untuk hal yang positif, minimal memberikan pencerahan soal masalah yang ada," tutur Wakil Ketua dan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 itu.
Lebih lanjut, pria kelahiran Malang 20 Juni 1959 itu menyebut bahwa terkait literasi digital, pemerintah juga harus menyesuaikan dengan target masyarakat yang akan disasar. Seperti masyarakat yang rentan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pandemi ataupun masyarakat yang terdampak pandemi ini agar bisa mendapatkan bimbingan.
"Perlu juga untuk kelompok ahli IT dan internet untuk menggagas aplikasi baru sebagai inovasi untuk mengatasi masalah yang ada. Misalnya aplikasi dan inovasi untuk mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat karena pandemi ini dan menyediakan informasi yang kredibel,” ucap pria yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pers periode 2013-2016 ini.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga bisa melakukan penegakan hukum dan membanned akun yang menyebar hoaks atau ujaran kebencian. Tetapi ia menyebut bahwa itu juga hanya sementara, karena yang paling penting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat yang harus menjadi prioritas saat ini.
"Pemerintah harus bisa mendorong kelompok-kelompok akademisi, expert yang memiliki pemahaman tentang bagaimana menggunakan aplikasi yang baik dan benar. Mereka ini harus dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat," tuturnya.
Ia juga menyebut agar pemerintah melibatkan juga beberapa lembaga di Indonesia yang terkait dengan internet seperti Safenet untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia menyebut seperti misalnya generasi tua yang lemah literasi digitalnya sehingga seringkali mendapatkan hoaks. Kemudian generasi muda yang iseng, cerdas dan pandai malah menjadi orang yang memproduksi hoaks.
"Nah literasi tentang moral, hukum dan teknologi itu harus diberikan kepada orang-orang muda. Sementara literasi digitalnya bagaimana melacak kebenaran dari sebuah informasi itu diberikan kepada generasi yang lebih tua. Jadi semuanya disentuh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
