REPUBLIKA.CO.ID -- Oleh Gulsum Incekaya
ISTANBUL -- Presiden Recep Tayyip Erdogan berhasil memimpin Turki dengan mengubah keseimbangan regional dengan langkah-langkah diplomatik dan militernya di Mediterania Timur dan Libya pada 2020.
"Yunani, Prancis, dan pemerintah Siprus Yunani telah mencoba, tetapi gagal memenjarakan Turki di Mediterania," kata Profesor Ferhat Pirincci dari Universitas Uludag, di provinsi Bursa barat laut, kepada Anadolu Agency.
Ketegangan di Mediterania Timur dimulai ketika pemerintahan Siprus Yunani membuat beberapa perjanjian internasional yang mengabaikan hak Republik Turki Siprus Utara (TRNC) untuk bekerja pada ekstraksi sumber daya alam di sekitar pulau.
Perusahaan-perusahaan Barat, didukung oleh pemerintah mereka, memulai kegiatan eksplorasi dan pengeboran gas alam melalui perjanjian dengan Yunani.
Ketika ladang gas alam besar ditemukan di Mediterania Timur, pemerintah Yunani menandatangani perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) satu demi satu.
Terlepas dari peringatan Turki dan Republik Turki Siprus Utara, otoritas Mesir, Yunani, pemerintahan Siprus Yunani dan Israel membentuk Forum Gas Mediterania Timur di Kairo dan mencoba meninggalkan Libya, Lebanon, dan Turki.
Namun Turki dan Libya yang mencapai kesepakatan mengenai batas maritim di Laut Mediterania pada 27 November 2019 mengubah rencana tersebut.
Pirincci mencatat kebijakan luar negeri Erdogan menghadapi tantangan pada tahun 2020, tetapi berhasil mengambil tindakan tegas.
Perjanjian yang ditandatangani dengan Libya memberikan ruang bagi kebijakan Turki di Mediterania timur.
Sumber: https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/turki-ubah-keseimbangan-kawasan-selama-2020/2094312
Ikuti Whatsapp Channel Republika
