REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI -- Negara bagian India, yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, mengesahkan undang-undang yang menghapus semua sekolah Islam, Rabu (30/12). Pemerintah negara bagian Assam mengatakan sekolah Islam menyediakan pendidikan di bawah standar.
Politikus oposisi lantas mengkritik langkah tersebut. Mereka mengatakan keputusan itu mencerminkan sikap pemerintah di negara mayoritas Hindu yang anti-Muslim. Lebih dari 700 madrasah di timur laut Assam akan ditutup pada April 2021.
Menteri Pendidikan Negara Bagian Himanta, Biswa Sarma, menyampaikan informasi ini kepada majelis lokal. "Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata seorang bintang yang sedang naik daun di Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi, Sarma, Kamis (31/12).
Pemerintah juga disebut akan mengubah sekolah Islam ini menjadi sekolah biasa. Pendidikan yang disediakan di madrasah dinilai tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk duniawi dan kepedulian duniawi.
Politikus oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim. "Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata anggota parlemen dari partai oposisi Kongres, Wajed Ali Choudhury.
Lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior mendesak pemerintah BJP di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh. Mereka meminta pemerintah mencabut undang-undang baru yang mengkriminalisasi konversi agama secara paksa pada pengantin wanita, yang dianggap ditujukan terhadap Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
