REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi A Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengungkapkan perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Setidaknya, ada tiga alasan berkaca dari sejumlah fakta dan data yang ada.  

Alasan pertama lantaran lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini. Dia memaparkan angka penambahan kasus positif pada 25 Desember yang mencapai angka tertinggi sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung, yakni mencapai 2.096 kasus. Angka kasus pada 26 Desember 2020 juga tinggi, yakni sebanyak 2.058 kasus. 

“Sementara persentase kasus positif atau positivity rate di Jakarta selama sepekan terakhir sebesar 11,1 persen,” kata Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (29/12).

Alasan yang kedua adalah tingkat keterisian atau okupansi tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit hampir penuh. Diketahui, per 20 Desember 2020, dari 6.663 tempat isolasi kini sudah ditempati sebanyak 5.691 pasien artinya kapasitasnya sudah mencapai 85 persen. 

Begitu juga kondisi ruang ICU, dari 907 kamar tidur, sebanyak 722 diantaranya atau 80 persen telah terisi. “Ketiga, adanya libur Natal dan Tahun Baru mengakibatkan banyak orang yang bepergian ke luar Jakarta,” kata Mujiyono.

Berdasarkan catatan yang dihimpun, dia memaparkan sejumlah gambaran yang berkaitan dengan itu, yakni berdasarkan data sejak 18 hingga 26 Desember 2020, sebanyak 79.694 orang tercatat menggunakan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pergi ke luar Jakarta.

Selain itu, sebanyak 483.072 kendaraan tercatat pergi meninggalkan Jakarta sejak 23 hingga 25 Desember 2020. Adapun jumlah penumpang pesawat udara pada Desember meningkat 20 persen dibandingkan bulan lalu dengan rata-rata jumlah yang berangkat per hari sebanyak 83 hingga 85 orang.  

“Dengan peningkatan aktivitas warga bepergian seperti ini, maka akan sangat potensial terjadi lonjakan penderita Covid-19 pada awal Januari 2021 mengingat mereka yang bepergian tersebut akan kembali masuk bekerja,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika