REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan masih akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di Jabodetabek pada 2021. Namun, skema penyaluran akan diubah yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diantarkan langsung oleh PT Pos ke masing-masing rumah penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, perubahan skema ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat saat bantuan diserahkan.
“Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah,” jelas Muhadjir saat konferensi pers hasil rapat terbatas persiapan penyaluran bantuan sosial tahun 2021 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12).
Muhadjir pun meminta agar bantuan langsung tunai yang disalurkan betul-betul dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ia menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dana bantuan tersebut tak boleh digunakan untuk membeli kebutuhan seperti rokok.
Lebih lanjut, Muhadjir juga memastikan program bantuan sosial lainnya juga masih akan disalurkan pada tahun depan dengan skema yang sama. Namun, pemerintah merevisi target jumlah penerima bantuan untuk beberapa program.
Seperti bantuan sosial tunai yang pada 2020 penyalurannya ditargetkan kepada 20 juta penerima manfaat, namun pada 2021 akan disalurkan kepada 18 juta penerima manfaat.
“Untuk bansos tunai itu dari target tahun ini yang 20 juta, itu hanya tercapai sekitar 18 juta. Karena itu nanti bansos tunai akan disalurkan sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat. Kenapa kok tidak 20 juta? Memang ternyata target pada 2020 memang hanya tercapai 18 juta. Jadi bukan pengurangan ya,” jelas dia.
Muhadjir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial secara serempak ke seluruh daerah mulai awal Januari, baik diberikan secara langsung oleh PT Pos maupun disalurkan melalui bank-bank Himbara yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, bantuan reguler dan bantuan sebagai perlindungan sosial Covid-19 akan disalurkan secepatnya di awal Januari 2021. Percepatan penyaluran ini dilakukan, menurutnya, agar masyarakat bisa sesegerakan mungkin melakukan belanja dan berujung pada peningkatan daya beli masyarakat.
Bansos pemerintah memang dianggap memiliki efek yang cukup besar dalam mendongkrak konsumsi rumah tangga. Risma menyebutkan, untuk bantuan sembako saja selama ini dianggarkan sekitar Rp 3,76 triliun per bulan. Artinya, terjadi perputaran uang sekitar Rp 60 miliar di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek). Tapi memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
