REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengatakan siap mengincar suara masyarakat yang tak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mempersilakan hal tersebut.
"Yang penting tunjukkan bukti kerja-kerja untuk rakyat, dan memperjuangkan sebaik mungkin apa yang menjadi harapan rakyat," ujar Ketua DPP PKB, Daniel Johan saat dihubungi, Senin (28/12).
Baginya adalah lumrah jika partai politik berusaha menggaet suara rakyat. Namun, suara publik yang tak puas bukan berarti mutlak menuju PKS. "Memang yang tidak puas akan otomatis ke PKS? Belum tentu juga," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. Menurutnya, suara masyarakat yang tak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf belum tentu ke PKS.
Selain itu, masyarakat yang tak puas dengan Jokowi sudah ada sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Sehingga bukan hal baru jika ada partai yang berusaha merebut suara mereka.
"Menurut kami itu memang bagian dari segmen masyarakat yang memang sudah bersama partai yang tidak pernah bersama Jokowi sejak dari Pemilu 2014," ujar Arsul.
Namun, ia menilai pemilih di Pemilu 2024 akan lebih kompleks dan tak sekedar melihat kerja dari Jokowi di periode terakhirnya. Ditambah dengan banyaknya pemilih muda akan menambah warna pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Pertarungannya adalah bagaimana partai-partai akan memperebutkan suara kelompok milenial yang akan melihat parpol tidak dengan kaca mata sederhana," ujar Arsul.
PKS akan menjadikan momentum Pemilu 2024 sebagai momentum kemenangan mereka. Untuk itu, mereka mengincar suara publik yang merasa tak puas dengan pemerintahan Joko Widodo.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu merujuk survei salah satu media yang menunjukkan 52,5 persen responden mengaku tak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Angka tersebutlah yang diincar PKS.
"Angka 52,5 persen bukan angka yang kecil. Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS," ujar Syaikhu dalam siaran Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS di Youtube DPP PKS yang dilihat Senin (28/12).
Target minimal PKS, kata Syaikhu, adalah sebesar 15 persen pada Pemilu 2024. Serta mengusung kader menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024. "Amanah ini akan tetap kita pegang terlebih dulu, kita ingin menokohkan kader-kader terlebih dulu untuk menjadi capres dan cawapres," ujar Syaikhu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
