REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman mengesahkan rencana kontijensi baru untuk erupsi Gunung Merapi. Pemutakhiran rencana kontijensi itu dilakukan untuk mengadopsi protokol kesehatan demi mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, pemutakhiran renkon mengadopsi prokes itu seperti pemberlakuan jaga jarak dalam barak-barak pengungsian. Sehingga, dalam barak-barak pengungsian kapasitasnya dikurangi dari 100 persen menjadi 50 persen.
"Sehingga, dibutuhkan lebih banyak barak pengungsian, contohnya sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat pengungsian sementara," kata Sri, Ahad (27/12).
Penyusunan renkon ini dilakukan Konsorsium BPBD Sleman, Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, Magister Manajemen Bencana UPN, RedR Indonesia, dan didukung Unicef Indonesia. Ini merupakan renkon untuk Gunung Merapi kedua yang disusun tahun ini.
Semua tahap diselesaikan sekitar tiga bulan dengan dukungan penuh OPD-OPD terkait. Didukung tiga kapanewon dan tujuh kalurahan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi, bersama perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah dan swasta.
Renkon tingkat kabupaten dilakukan lewat pendekatan bottom-up. Menyelesaikan dulu tingkat kalurahan mulai Glagaharjo, Umbulharjo dan Kepuharjo di Pakem, Girikerto dan Wonokerto di Turi, serta Hargobinangun dan Purwobinangun di Cangkringan.
"Partisipasi aktif masyarakat bersama kelompok rentan dan forum anak di rangkaian diskusi kelompok terfokus di tujuh kalurahan menguatkan rasa kepemilikan renkon tingkat kalurahan dan tingkat kabupaten oleh masyarakat dan pemerintah," ujar Sri.
Sri turut mengapresiasi koordinasi yang baik antara tim fasilitator berpengalaman dari FRPB, penasihat dari UPN Veteran Yogyakarta, RedR Indonesia, UNICEF Indonesia dan BPBD Sleman. Memastikan dokumen renkon yang menerapkan panduan 4.0 dan SNI.
Data dan informasi disadari sebagai satu modalitas penting dalam pelayanan publik dan jadi bagian tidak terpisahkan dari renkon. Konsorsium mewujudkannya dengan melakukan penguatan Sistem Informasi Desa (SID) di tujuh kalurahan yang sama.
Tiga bulan terakhir, tim fasilitator merevitalisasi SID di tujuh kalurahan dengan mengintegrasi basis data untuk dipakai dalam semua aspek kegiatan pelananan publik. SID dikembangkan bukan hanya memuat data pilah demografi dan info penting lain.
Selain informasi aset-aset, fasilitas, infrastruktur, namun mengintegrasi inforasi peringatan dini, rencana evakuasi, data kebutuhan warga untuk keperluan penanganan darurat bencana. Sehingga, memudahkan keterlibatan setiap pelaku kemanusiaan.
"Rencana kontijensi termutakhir ini menjadi dokumen acuan bersama pemerintah dan non-pemerintah dalam melaksanakan Penanganan Darurat Bencana (PDB) erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
