REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang disebut-sebut bakal mengafirmasi hak beragama Syiah dan Ahmadiyah. Bukhori meminta, agar menteri agama berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
"Kami mengharap memang (menag) lebih berhati-hati ke depan dalam menyampaikan berbagai statemen khususnya berkenaan dengan masalah-masalah agama agar bisa belajar dari menteri-menteri agama sebelumnya," kata Bukhori kepada Republika, Ahad (27/12).
Politikus PKS itu juga menanggapi klarifikasi yang disampaikan menag terkait pernyataannya sebelumnya. Menurutnya, jika Kementerian Agama ingin melindungi dan memfasilitasi hak-hak kelompok Syiah dan Ahmadiyah sebagai warga negara, maka Kemenag juga diharapkan melindungi hak-hak kelompok mayoritas.
"Jadi bukan hanya dua kelompok saja karena jika hanya dua kelompok tetap menyisakan pertanyaan mendasar yang berpotensi mengistimewakan dua kelompok tersebut padahal dua kelompok ini jelas-jelas bertentangan ideologinya dengan ideologi mayoritas umat Islam," ujarnya.
Sebelumnya Gus Yaqut mengatakan, bahwa pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Menurut Yaqut, tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (24/12).
Gus Yaqut juga menyatakan, bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. "Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Belakangan menag mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Kepada Wakil Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi, menag menjelaskan, yang dimaksud mengafirmasi tersebut adalah memfasilitasi untuk melakukan dialog. Karena, kata dia, selama ini memang belum pernah dilakukan dialog dengan kelompok Syiah maupun Ahmadiyah.
Masduki menjelaskan, bahwa dalam acara Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Selasa (15/12) kemarin, Menag hanya merespons permintaan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra terkait peran pemerintah memfasilitasi kaum minoritas.
"Jadi gini, Azyumardi Azra kan menyatakan bahwa masih banyak kalangan minoritas yang masih terpinggirkan, mengalami persekusi, dan negara belum hadir. Lalu, kemudian ditanggapi oleh Menag bahwa sebagai wakil negara akan menfasilitasi dialog agar orang yang mengalami persekusi itu tidak mengalaminya lagi, sehingga hak-haknya sebagai warga negara terlindungi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
