REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara menilai pembelajaran tatap muka jangan dipaksakan. Berdasarkan SKB Empat Menteri terbaru, pemerintah mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. "Saya pikir kalau dipaksakan, kemudian nanti terjadi klaster baru, ini akan menjadi objek caci maki publik terhadap kita, pemerintah dan sekolah," kata Dudung, Sabtu (26/12).
Ia menilai bahwa situasi pandemi saat ini masih tidak bisa dipastikan keadaannya. Kasus harian setiap harinya tidak juga menunjukkan tanda yang lebih baik jika dilihat dari awal Covid-19 pertama kali tercatat di Indonesia.
Menurutnya, ketika kondisinya masih tidak bisa dipastikan, maka sebaiknya pembukaan sekolah dilakukan dengan sangat berhati-hati. Jika terpaksa sekolah harus dibuka, sebaiknya hanya sekolah yang berada di zona hijau yang diizinkan."Jadi sekolah dengan tatap muka di semester genap ini sangat spekulatif. Sangat diragukan apakah anak-anak akan sehat atau tidak. Kita jadi bingung. Saya pribadi berpikir, alangkah baiknya dikaji ulang," katanya lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemahaman orang tua atau wali murid terkait pembelajaran tatap muka ini menjadi sangat penting. Dudung mengatakan, jika orang tua bisa memahami situasi yang sedang terjadi, maka mereka akan mempertimbangkan berbagai hal untuk mengizinkan anaknya kembali belajar di sekolah.
"Kita sebetulnya sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah, kita sangat memahami tentang komitmen SKB Empat Menteri, dan kita memahami keinginan sejumlah orang tua agar proses pendidikan jarak jauh berubah menjadi tatap muka. Tapi, pada dasarnya, melihat keadaan hari ini, ternyata wabah Covid-19 belum melandai," kata Dudung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
