REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi terkait bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk Jabodetabek. Pemeriksaan tiga orang saksi tersebut dilakukan guna mendalami proses penunjukan vendor pengadaan bansos Covid-19 yang telah dibagikan ke masyarakat.
Lembaga antirasuah itu memeriksa anggota tim pengadaan barang atau jasa bansos sembako penanganan Covid-19, Robin Saputra. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan menteri sosial (kemensos) Juliari Peter Batubara (JPB).
"Tim penyidik mendalami keterangannya terkait dengan pemilihan vendor (kontraktor) yang akan menyalurkan paket Bansos Kemensos di Jabodetabek Tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Kamis (24/12).
Selain memanggil Robin, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Mandala Hamonangan, Sude Rajif Amin dan pihak swasta, Indah Budi Safitri. Keduanya diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi untuk tersangka mantan mensos, Juliari Batubara.
Ali mengatakan, tim penyidik KPK menggali pengetahuan kedua saksi tersebut terkait proses pengadaan untuk mengikuti tender dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran Bansos yang telah di distribusikan. Dia melanjutkan, keterangan ketiga saksi ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara tersangka Juliari.
Pemeriksaan ketiga saksi tersebut dilakukan pasa Rabu (23/12) lalu. Meski demikian Ali enggan menjelaskan lebih jauh terkait hasil pemeriksaan ketiga saksi tersebut. Dia mengatakan bahwa hal tersebut menyangkut kepentingan penyidikan.
"Keterangan selengkapnya telah dituangkan dalam BAP para saksi," katanya.
Seperti diketahui, perkara suap bansos Covid-19 telah mentersangkakan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK menduga Juliari menerima suap Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadinya.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.
Tersangka Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
