jatimnow.com - Identitas anak pejabat Pemkot Surabaya yang diduga menjadi makelar izin atau bermain perizinan bakal menjadi rahasia selamanya. Yang menuding adalah Armudji. Waktu itu politisi PDIP yang kini terpilih menjadi wakil wali kota itu masih menjadi Ketua DPRD Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna menyayangkan jika informasi itu benar. Menurut politisi Partai Golkar ini tidak dibenarkan terjadinya nepotisme di pemerintahan.

"Semestinya ya putra maupun putri pejabat tidak dibenarkan turut dalam pelaksanaan ataupun makelaran izin-izin di pemkot (Surabaya) maupun di pemda, itu sudah namanya nepotisme. Dan bisa ada settingan korupsi di dalamnya. Amat menyedihkan bila di Kota Surabaya ini terjadi hal seperti ini," kata Ayu, Rabu (23/12/2020).

Identitas makelar izin itu harus diungkap ke publik? "Seharusnya demikian," tandasnya.

Armudji yang maju pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada 9 Desember 2020 bersama Eri Cahyadi memilih tutup mulut. Keduanya ingin menjadi penerus Wali Kota Tri Rismaharini yang kini ditunjuk menjadi menteri sosial.

Seperti dilansir sejumlah media di Surabaya, Armudji curiga dengan keteledoran Pemkot Surabaya karena terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kecurigaannya itu diungkap saat mendatangi lokasi Jalan Raya Gubeng yang ambles menganga menyerupai jurang.

"Ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak pejabat Pemkot Surabaya. Ini bukan sekedar isu tetapi sudah umum di kalangan Pemkot. Ini murni keteledoran dan bukan faktor alam," kata Armudji seperti dimuat sejumlah media pada Rabu (19/12/2018).

Reporter jatimnow.com berhasil menghubungi Armudji atau yang biasa disapa Cak Ji melalui sambungan telepon pada pukul 14.13 Wib, Sabtu (26/1/2019). Sayangnya, dia tidak mau membeberkan identitas sang anak pejabat yang diduga bermain perizinan tersebut

Salah satu media cetak yang memuat pernyataan Armudji

Berikut wawancara Fahrizal Tito dengan Armudji yang berlangsung singkat:

Ikuti Whatsapp Channel Republika