REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah, Intan Pratiwi, Dessy Suciati Saputri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, telah melantik enam menteri barunya termasuk Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS), yang menggantikan Terawan Agus Putranto. Pemilihan terhadap Budi yang notabene seorang bankir senior menjadi menkes terbilang mengejutkan.
Budi memulai kariernya di sektor perbankan ketika bergabung dengan PT Bank Bali sebagai General Manager (GM) Electronic Banking. Lalu, saat itu karier Budi terus berkembang dengan menjadi Chief GM Jakarta Region dan Chief GM Human Resources hingga akhir 1999.
Pria kelahiran 1964 ini, melanjutkan karier baru di perbankan asing dengan bergabung di ABN Amro Bank Indonesia hingga akhir 2004. Selesai itu, Budi melanjutkan kariernya di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai EVP Head of Consumer Banking dan Director Adira Quantum Multi Finance.
Kemudian, Budi diangkat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri pada 2013. Dia kemudian melepas jabatan sebagai Direktur Utama Bank Mandiri melalui Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada 21 Maret 2016.
Lalu, Budi menjadi Staf Khusus Menteri BUMN pada 2016 sampai 2017. Pada 2017, Budi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Pada 2019 hingga sebelum menjadi menkes, Budi menjabat Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai Budi Gunadi Sadikin adalah pengusaha dan tidak memiliki rekam jejak di bidang kesehatan. Oleh karena itu, ia mengingatkan Budi agar jangan sampai menjadikan sektor kesehatan sebagai lahan bisnis.
"Dari enam menteri baru yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada yang menimbulkan tanda tanya yaitu Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Menkes. Dia kan tidak ada latar belakang di bidang kesehatan. Lalu, mengapa menjadi Menkes? pasti masyarakat juga bertanya tanya terkait hal itu," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (23/12).
Menurut Ujang, untuk menjadi menteri, seseorang harus memiliki tiga kriteria. Yaitu, harus berintegritas dan jujur, dapat diterima masyarakat dan memiliki keahlian sesuai posisi kementerian yang didapatkan.
“Nah, Budi menjadi Menkes tidak punya keahlian sesuai jabatannya. Jangan sampai bidang kesehatan menjadi lahan bisnis. Lihat saja nanti dia bisa bekerja atau tidak," kata dia.
Ekonom Senior Indef, Enny Sri Hartarti menilai keputusan Jokowi memilih Budi menggantikan Terawan cukup mengecewakan. Pasalnya, masyarakat berharap bahwa Presiden bisa menunjuk sosok baru yang bisa membawa perubahan di tubuh Kementerian Kesehatan.
"Tentu keputusan Presiden ini cukup mengecewakan," ujar Enny saat dihubungi Republika, Selasa (22/12).
Enny menilai, posisi Menteri mestinya diisi oleh sosok yang punya jejak rekam dan kapabilitas di bidangnya. Sayangnya, sosok Budi Gunadi Sadikin dinilai tidak punya latar belakang kesehatan selama ini. Selain itu, Budi juga bukanlah orang yang selama ini punya prestasi di bidang kesehatan.
"Di tengah pandemi seperti saat ini, masyarakat butuh sosok profesional di bidangnya. Track record profesional seseorang kan kemudian dilihat dari latar belakang juga pengalaman di bidang tersebut. Nah, mungkin Pak BGS bahkan selama ini tidak pernah terlibat di sektor kesehatan," ujar Enny.
Dengan alasan leadership, Enny menilai, penunjukan BGS akan menjadi wajar jika pergantian Menkes tidak dalam kondisi pandemi seperti saat ini.Hanya saja, saat ini adalah kondisi pandemi, di mana masyarakat butuh pemimpin melawan Covid-19 yang punya kemampuan profesionalitas.
"Ini mengecewakan publik. Enggak sesuai harapan publik. Yang mestinya diprioritaskan Kemenkes dan bidang bidang ekonomi yang butuh pemulihan segera," ujar Enny.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Moh. Faisal menilai ada tiga hal penting yang harus segera dijawab oleh Budi sebagai Menkes. Meski bukan berlatar belakang praktisi kesehatan, ini malah menjadi tanggung jawab besar Budi untuk membuktikan kepada masyarakat kalau dia punya kapabilitas untuk mengatasi persoalan di tengah pandemi.
"Memang pak Budi bukan orang yang punya latar belakang di kesehatan. Namun, meski begitu tidak masalah, karena di beberapa negara Menkes tidak harus berlatar belakang dokter. Hanya saja, berbagai pekerjaan rumah harus diselesaikan Budi sebagai bukti kapabilitas dia," ujar Faisal saat dihubungi Republika, Selasa (22/12).
Faisal menjelaskan, pekerjaan rumah pertama Budi adalah memastikan bahwa meski sudah ada vaksin, ia harus memastikan langkah preventif apa yang harus diterapkan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menekan laju penularan yang semakin tinggi. Faisal menilai, Budi harus bisa merumuskan strategi langkah preventif itu.
Kedua, adalah distribusi vaksin. Meski Presiden sudah memastikan vaksin akan digratiskan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana vaksin tersebut bisa terdistribusi dengan baik.
"Budi harus bisa membuat kebijakan bagaimana vaksin itu bisa tersebar secara merata untuk semua masyarakat. Bagaiamna distribusi vaksin itu aman dan sampai bahkan ke daerah daerah pelosok," ujar Faisal.
Ketiga adalah efektivitas vaksin. Menurut Faisal, meski vaksin sudah tersedia dan gratis, tingkat efektivitas vaksin juga perlu dibuktikan ke masyarakat.
"Ini yang bisa mempengaruhi confidence masyarakat dan bagaimana penanggulangan pandemi. Kalau sampai salah, ini malah bisa menjadi backfire bagi pemerintah," ujar Faisal.
Lalu, apakah Budi Gunadi Sadikin mampu menjawab semua tantangan ini? Faisal menilai terlalu dini untuk menilai bahwa Budi tidak mampu. Tiga tugas penting tadilah yang menurut Faisal harus dijawab oleh Budi selaku Menkes yang baru.
"Terlalu dini untuk mencap Budi tidak mampu. Ini yang malah harusnya dijawab oleh Budi, apakah mampu untuk menyelesaikan pandemi ini," tutup Faisal.
Adapun, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Sumut II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyambut baik ditunjuknya Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan. Saleh menyebutkan tugas berat menanti BGS dan harus ditangani dengan serius.
"Khusus BGS, banyak harapan dan ekspektasi yang dilekatkan di pundaknya. Ada banyak tugas di Kementerian Kesehatan yang perlu ditangani secara serius," ujarnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (24/12).
Saleh menyadari, banyak orang yang meragukan BGS dan keraguan itu beralasan. Sebab, BGS bukan dari kalangan dunia kesehatan. Kondisi ini agak berbeda dengan kebiasaan sebelum-sebelumnya dimana menkes selalu berasal dari profesional di bidang kedokteran.
"Keraguan itu harus dijawab oleh pak BGS. Pak BGS tentu sudah memahami bahwa tugas sebagai menkes sangat berat, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini," katanya.
Namun demikian, dia meyakini dengan pengalaman dalam memimpin berbagai lembaga yang pernah dilakoni sebelumnya, tugas memimpin Kemenkes akan dapat dijalankan dengan baik. Setidaknya, dari aspek manajerial, BGS tentu tidak diragukan. Tinggal bagaimana agar hal itu bisa diimplementasikan dalam memimpin kementerian kesehatan.
"Nah, kita semua berasumsi bahwa pak BGS pasti lebih bagus. Itu tantangan yang harus dibuktikan oleh BGS," katanya.
Seusai pengumuman reshuffle kabinet pada Selasa (22/12) sore, Budi menyampaikan akan membangun sistem layanan kesehatan publik yang lebih kuat. Ia pun mengaku siap untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 saat ini.
“Kita juga bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, mumpuni, agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-Cov-2 atau SARS-Cov yang kita tidak tahu kapan datangnya,” ujar Budi saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12).
Namun ia mengatakan, sistem layanan kesehatan publik yang lebih kuat ini hanya bisa terbangun jika seluruh pihak baik pemerintah daerah, asosiasi, dan seluruh komponen bangsa bekerja bersama-sama.
Budi menyampaikan, salah satu fokus Kementerian Kesehatan saat ini adalah mengatasi pandemi Covid-19 sehingga kehidupan masyarakat dan ekonomi kembali berjalan normal. Untuk menghadapi pandemi ini, menurut dia, juga diperlukan suatu gerakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Kami harus melakukannya bersama-sama. Kementerian Kesehatan tidak mungkin melakukannya secara eksklusif, kita harus melakukannya secara inklusif,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Budi Gunadi Sadikin agar fokus menyelesaikan dan menangani pandemi Covid-19 yang hingga kini masih juga belum berakhir. Jokowi berpesan, agar pandemi ini dapat segera ditangani sehingga aktivitas dan kehidupan masyarakat kembali normal.
“Khusus mengenai tugas yang diminta oleh bapak Presiden agar difokuskan segera bisa dilakukan agar bagaimana kami bisa menangani masalah Covid-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” kata Budi saat konferensi pers usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12).
Untuk menangani pandemi Covid-19 ini, kata dia, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, masyarakat, dan lainnya. Ia mengatakan, penanganan pandemi ini tak bisa ditangani sendiri oleh Kementerian Kesehatan.
“Masalah ini adalah masalah yang sangat secara tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang harus kami lakukan secara inklusif serta gotong royong,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
