REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memenjarakan Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetijo Utomo selama tiga tahun penjara terkait kasus surat jalan, dan dokumen kesehatan palsu untuk buronan korupsi Bank Bali 1999, Djoko Sugiarto Tjandra. Hukuman tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang mendesak majelis hakim menghukum mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri itu, dengan pidana bui 2,5 tahun.
Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad, dalam putusannya mengatakan, Brigjen Prasetijo terbukti bersalah turut membantu buronan korupsi Djoko Tjandra, untuk mendapatkan akses masuk ke wilayah Indonesia. Yaitu dengan cara memerintahkan bawahannya untuk membuat surat jalan, dan dokumen kesehatan bebas Covid-19.
“Menyatakan terdakwa Prasetijo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut,” kata Hakim Sirad dalam putusan yang dibacakan di PN Jaktim, Selasa (22/12).
Pun, dikatakan Hakim Sirad, sebagai anggota aktif kepolisian, terdakwa Prasetijo, dianggap tak patut telah memberikan akses, dan perbantuan terhadap Djoko Tjandra, yang berstatus buronan. Hakim Sirad, juga menilai, pembuktian jaksa yang akurat terkait aksi Brigjen Prasetijo melakukan penghilangan, dan perusakan bukti-bukti penyidikan terkait perbantuan tersebut.
Atas keyakinan majelis hakim itu, tiga pengadil menguatkan pidana penjara terhadap jenderal bintang satu tersebut. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Prasetijo Utomo oleh karena itu, dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Hakim Sirad.
Putusan majelis hakim tersebut, memang lebih berat dari hukuman yang dimintakan JPU. JPU dalam tuntutannya, meminta majelis hakim menghukum Brigjen Prasetijo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Tuntutan tersebut mengacu pada tiga dakwaan berlapis yang menjerat Brigjen Prasetijo.
Akan tetapi, dalam penjelasan putusan, Hakim Sirad menganggap, perbuatan Brigjen Prasetijo sebagai anggota kepolisian, telah mencoreng institusi karena membantu buronan. Kata Hakim Sirad, penambahan hukuman, juga lantaran Prasetijo selama persidangan, merasa tak mengakui kesalahan atas perbuatannya.
Namun, menanggapi putusan tersebut, Brigjen Prasetijo, pun tak menyatakan banding. “Akan pikir-pikir dulu,” kata Prasetijo menanggapi putusan majelis hakim.
Selain Brigjen Prasetijo, terkait kasus ini, majelis hakim yang sama, juga menghukum Djoko Tjandra dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sementara terdakwa lain dalam kasus ini, yakni advokat Anita Dewi Kolopaking, masih menunggu sidang putusan, yang juga akan dibacakan pada petang ini, Selasa (22/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
