REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan, pemerintah baru saja menandatangani perjanjian dengan perusahaan farmasi AstraZeneca. Perjanjian tersebut untuk pengadaan tambahan 10 persen atau 6,4 juta dosis vaksin Covid-19.
"Pemerintah telah mengamankan 40 persen jaminan pasokan vaksin melalui kesepakatan bersama dengan Covax, Pfizer dan AstraZeneca," katanya dalam video tentang pengembangan vaksin Covid-19 di Putrajaya, Selasa (22/12).
Pemerintah sebelumnya telah menandatangani perjanjian awal dengan Covax dan Pfizer untuk pengadaan vaksin Covid-19 guna mengamankan pasokan vaksin bagi 30 persen populasi.
"Pemerintah juga sedang dalam negosiasi akhir dengan Sinovac, CanSino, dan Gamaleya untuk mengamankan peningkatan pasokan vaksin lebih dari 80 persen atau 26,5 juta dari total populasi negara," katanya.
Pasokan 80 persen tersebut melebihi target awal pemerintah untuk menyediakan vaksin bagi 70 persen bagi warga Malaysia.
Perdana menteri mengatakan, melalui semua negosiasi dan kesepakatan yang telah dan akan ditandatangani pemerintah akan menghabiskan total 504,4 juta dolar AS atau sekitar 2,05 miliar ringgit.
Menurut Muhyiddin, kesepakatan dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya juga akan memberikan nilai tambah bagi sektor iptek lokal yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan negara.
"Termasuk melakukan proses pembotolan vaksin di dalam negeri, penelitian dan pengembangan, serta sharing knowledge dan transfer teknologi,” katanya.
Pemerintah Malaysia akan terus melakukan pembicaraan dengan perusahaan farmasi lain untuk memastikan negara memiliki akses yang memadai atas pasokan vaksin gratis. Muhyiddin menegaskan vaksin yang didapat dipastikan aman dan efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
