Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Perludem: Lakukan Kajian Teknis Sebelum Pilih Sistem Pemilu

Selasa 22 Dec 2020 07:06 WIB

Red: Ratna Puspita

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

Foto: Republika/ Wihdan
Sistem pemilu akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pentingnya kajian dan teknis detail penyelenggaraan pemilihan umum sebelum menjatuhkan pilihan pada salah satu sistem pemilu yang akan dipakai. Hal itu sebagai bahan pemikiran menata ulang desain sistem pemilu dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Terkadang (teknis penyelenggaraan) kita lupa diskusikan, seperti berbicara soal tata kelola, manajemen penyelenggaraan pemilu. Itu kan orang selalu bilang ah ini mah teknis, ini udah teknis, padahal itu akan punya dampak besar," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Senin (21/12).

Baca Juga

Tentu, menurut dia setiap sistem punya implikasi masing-masing. Namun, sebelum menjatuhkan pilihan semestinya mempertimbangkan dengan matang sehingga kualitas dari penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.

"Kalau berbicara sistem pemilu kita tentunya tidak cuma buka sistem pemilihan terbuka dan tertutup saja, harusnya mulai dari daerah pemilihannya metode pencalonannya, metode pemberian suaranya, ambang batas, formula peralihan kursinya, terus bagaimana penetapan calon terpilihnya," kata dia.

Menurut dia, yang juga tidak boleh terlupakan seperti perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu serta soal jadwal keserentakan penyelenggaraan. "Tapi ini kan pilihan ya, namun kita dari dulunya mendorong, ketika mau berpemilu itu sebenarnya tujuannya apa baik dari sisi prosesnya ataupun dari hasilnya, secara sederhana memang pergantian kekuasaan, tapi lebih jauh kita punya tujuan seperti memperkuat sistem presidensialisme," ucapnya.

Dari sisi prosesnya, lanjut Khoirunnisa, Indonesia punya tujuan ingin proses penyelenggaraan pemilu itu bebannya tidak timpang." Kemarin seperti pemilu lima kotak bebannya berat dan penyederhanaan waktu. Karena itu, sebelum undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dibuat, contohnya harus ada diskusi dulu (soal proses penyelenggaraan pemilu)," ujarnya.

Hal itu lah, menurut dirinya yang terkadang terlupakan, yakni setiap pilihan sistem itu memiliki dampak terhadap tata kelola dan manajemennya. Semestinya, persoalan tersebut harus diatasi sebelum menjatuhkan pilihan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA