REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan program vaksinasi Covid-19 perlu teladan dari pemimpin dan berbagai tokoh agar masyarakat Indonesia mau dan tidak ragu untuk divaksin. Daeng mengusulkan strategi komunikasi kampanye vaksinasi tidak cukup kuat jika hanya diimbau atau dijelaskan melainkan akan lebih efektif jika diberi teladan secara langsung oleh pemimpin, tokoh, atau orang yang dianggap panutan.
Dengan begitu, menurut Daeng, angka penerimaan vaksin nantinya semakin besar sehingga lebih cepat dalam membentuk kekebalan kelompok terhadap virus SARS CoV-2 di Indonesia.
“Jadi kami sangat bersyukur kalau semua pimpinan yang sudah dicontohkan oleh Pak Presiden mau dilakukan vaksinasi, dari pihak kedokteran termasuk dokter IDI juga mau, agar menjadi 'role model' untuk pertama kali disuntik vaksin, jadi ayo Kawan Vaksin ajak mereka tokoh masyarakat untuk divaksin sehingga menjadi shock teraphy kepada masyarakat bahwa vaksin itu baik," kata dia dalam keterangan pers yang dikutip di Jakarta, Ahad (20/12).
PB IDI membentuk Koalisi Relawan (Kawan) Vaksin yang merupakan anggotanya, untuk mau divaksin Covid-19 pertama kali. Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut serta melakukan vaksinasi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam kesempatan berbicara pada pelantikan Kawan Vaksin menyebutkan pemerintah, khususnya pihak Kementerian Kesehatan, agar melibatkan lebih banyak lagi lapisan masyarakat dengan pola komunikasi yang baik untuk sosialisasi vaksin.
“Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan perguruan tinggi, dan relawan-relawan. Di sini sangat penting kehadiran relawan, tidak saja saat pelaksanaan vaksinasi bagi yang mau, tapi menyadarkan masyarakat agar mau menerima untuk divaksinasi sebab masih ada 37 persen rakyat yang ragu untuk divaksinasi,” ujar dia.
Daeng mengajak masyarakat Indonesia untuk divaksin dan tidak ragu untuk menjalani vaksinasi, sebab proses penjaminan mutu dan prosedur yang dilakukan oleh Badan POM sudah baik.
“Ada dua prosedur yang sangat penting yakni prosedur penelitian dan prosedur penilaian yang mengakibatkan diskusi di sosmed menjadi kacau, sebab hanya berdasarkan asumsi padahal dari Badan POM seperti disampaikan Bu Penny (Kepala BPOM Penny Kumumastuti Lukito, red.) itu sudah dilakukan,” ujarnya.
Daeng merasa aneh jika ada masyarakat yang menolak untuk divaksin padahal vaksin seperti imunisasi cacar, campak, dan polio telah ada sejak puluhan tahun lalu.
“Kami di PB IDI agak aneh jika ada orang yang menolak vaksin padahal vaksin ini hal lumrah dan sudah dilakukan sejak dulu, mungkin jika ditelusuri secara historis semua masyarakat kita pernah divaksin,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
