Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Epidemiolog: Walau Ada Vaksin, Prokes Harus Tetap Diterapkan

Sabtu 19 Dec 2020 20:55 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Friska Yolandha

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 walaupun ada vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Sebab, jika tidak diterapkan kenaikan kasus Covid-19 akan terus meningkat.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 walaupun ada vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Sebab, jika tidak diterapkan kenaikan kasus Covid-19 akan terus meningkat.

Foto: Al Arabiya
Pemerintah harus punya strategi komunikasi untuk meyakinkan warga mau divaksinasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 walaupun ada vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah. Sebab, jika tidak diterapkan kenaikan kasus Covid-19 akan terus meningkat.

"Masyarakat harus tetap melakukan pengendalian upaya 3T dan 3M termasuk jangan berkerumun. Kalau ini diabaikan makin jauh dari keberhasilan program vaksinasi Covid-19," katanya dalam diskusi yang bertajuk 'Indonesia Siap-Siap Vaksinasi' secara virtual, Sabtu (19/12).

Baca Juga

Upaya ketat mencegah penularan Covid-19 wajib diterapkan pemerintah dan masyarakat. Sebab, untuk membentuk herd immunity, setidaknya 80 persen populasi Indonesia harus mendapat vaksin Covid-19.

Pemerintah harus melakukan strategi komunikasi terhadap masyarakat sebelum pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Strategi komunikasi terhadap vaksinasi Covid-19 sangat penting karena langkah itu menjadi tolok ukur keberhasilan negara mengendalikan pandemi.  

"Banyak masyarakat Indonesia tidak mendapat informasi dan penjelasan secara benar terkait vaksin. Akibatnya, banyak teori konspirasi tanpa data ilmiah menjadi alasan mereka menolak vaksin. Ini tidak bisa dibiarkan harus dijelaskan dengan pemerintah," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Desember 2020 menyatakan pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapat vaksin. Sebanyak 1,2 juta dosis buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, juga telah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Ahad (6/12).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA