REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Recep Tayyip Erdogan menghadapi persoalan ekonomi serius di dalam negeri termasuk ancaman inflasi. Sejumlah langkah disiapkan Erdogan melalui otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral Turki.
Gubernur Bank Sentral Turki Naci Agbal pada Rabu mengungkapkan risiko kenaikan inflasi di negaranya akan membutuhkan kebijakan moneter yang ketat dan tegas pada 2021.
"Kami menganggap ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan biaya yang ditanggung oleh ekonomi dan negara kami akibat inflasi," kata Agbal kepada para ekonom dan wartawan pada konferensi video tentang kebijakan moneter dan nilai tukar mata uang untuk tahun depan.
Target inflasi tahunan sebesar 9,4 persen untuk akhir 2021 adalah target menengah Bank Sentral, kata Agbal, menambahkan bahwa bank bersama pemerintah memiliki target untuk mengurangi inflasi hingga 5 persen dalam jangka menengah.
Agbal mengatakan kebijakan moneter akan diadopsi dalam kebijakan yang sederhana dan dapat dipahami untuk tahun depan.
Dia juga mencatat bahwa bank tidak akan membeli atau menjual mata uang asing untuk menentukan tingkat atau arah nilai tukar mata uang lokal.
Tingkat inflasi akhir tahun Turki diperkirakan akan mencapai 12,1 persen untuk tahun 2020, menurut bank, sementara di bawah program ekonomi baru Turki untuk periode 2021-2023.
Bank memperkirakan inflasi tahunan untuk tahun depan mencapai 9,4 persen sebelum stabil mencapai sekitar 5 persen dalam jangka menengah.
Turki mencatat kenaikan dalam harga konsumen tahunan 14,03 persen pada November, menurut TurkStat, badan statistik negara.
Dalam sebuah langkah yang dipuji pasar, Bank Sentral Turki bulan lalu menaikkan suku bunga repo satu minggu - juga dikenal sebagai suku bunga kebijakannya - dari 10,25 persen menjadi 15 persen, guna memperketat kebijakan moneternya untuk memastikan stabilitas harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
