REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan sektor kesehatan masih menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan. Hal ini lantaran, indikator kinerja kesehatan utama Indonesia masih tertinggal dari negara lain.
"Saya melihat, masih perlu upaya-upaya yang lebih keras untuk mengejar indikator kinerja kesehatan utama kita yang masih tertinggal dari beberapa negara lain," ujar Ma'ruf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara virtual, Jumat (18/12).
Ma'ruf mengungkap, laporan World Health Statistics 2020 yang diterbitkan WHO menyebutkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih 177 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Malaysia yaitu 29, lalu di Thailand 37, dan di Vietnam 43.
"Begitu juga dengan tingkat kematian balita di (Indonesia) yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21," ungkapnya.
Selain itu, berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria, Indonesia menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga. Begitu pula prevalensi balita stunting kita juga masih tinggi.
"Saya menyadari bahwa pencapaian indikator kinerja kesehatan di atas tidak semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya yang multi dimensi. Namun setidaknya, IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Karena itu, Ia menilai perlu berbagai upaya seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan capaian kesehatan yang diinginkan. Ia juga berharap, melalui Rapat Kerja Nasional IDI yang mengusung tema “Peran Strategis IDI dalam Membangun Kemandirian dan Meningkatkan Ketahanan Bangsa”, menghasilkan pemikiran tentang beberapa hal yang dapat meningkatkan kinerja kesehatan Indonesia.
"Saya mendorong agar Ikatan Dokter Indonesia hadir untuk menyatukan pemikiran, demi kebangkitan bangsa Indonesia dari kondisi pandemi Covid-19. Seluruh gagasan dan isu-isu strategis dari jajaran IDI di seluruh Indonesia harus dipadukan, sehingga nantinya menjadi rekomendasi strategis untuk pengambilan kebijakan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
