Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

KBM Tatap Muka di Tasikmalaya Belum Memungkinkan

Jumat 18 Dec 2020 20:06 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Hiru Muhammad

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, meninjau kesiapan sarana prasarana protokol kesehatan di SMPN 1 Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/9). Dari hasil tinjauan itu, sekolah tersebut dinilai belum layak menggelar KBM tatap muka.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, meninjau kesiapan sarana prasarana protokol kesehatan di SMPN 1 Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/9). Dari hasil tinjauan itu, sekolah tersebut dinilai belum layak menggelar KBM tatap muka.

Foto: Republika/Bayu Adji P
Saat ini hampir semua dari 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya berstatus zona merah

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA--Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya belum dapat memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah dapat dilaksanakan pada Januari 2021. Sebab, kasus Covid-19 di kota santri itu masih terus mengalami peningkatan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dadang Yudistira mengatakan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang terbaru, zonasi wilayah tak lagi menjadi pertimbangan sekolah untuk dapat menggelar KBM tatap muka. Saat ini, keputusan sepenuhnya ada di tangan sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah daerah. 

"Namun, pemkot sangat memperhatikan keselamatan guru dan siswa lebih utama. Kita berharap tak muncul klaster baru dari kegiatan pendidikan. Apalagi kondisi kasus Covid-19 masih terus meningkat," katanya Jumat (18/12).

Dadang menyebutkan, saat ini hampir semua dari 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya berstatus zona merah. Hanya empat kelurahan yang berstatus zona hijau. Meski zonasi tak lagi jadi pertimbangan untuk menggelar KBM tatap muka, tapi hal itu menjadi kekhawatiran pemerintah jika tatap muka dipaksakan berjalan pada Januari tahun depan.

Menurut dia, kemungkinan tatap muka pada januari belum bisa dilakukan. "Kita tak menjamin Januari bisa dilaksanakan KBM. Kita tunggu kondisi mereda," ujar dia.

Dadang mengakui, sudah banyak sekolah dan orang tua yang ingin melaksanakan KBM tatap muka. Namun, pemerintah hanya bisa berusaha agar setiap satuan pendidikan mampu memenuhi daftar periksa persiapan.

Ia menyebutkan, protokol kesehatan harus dengan ketat dilakukan di sekolah jika KBM tatap mula dilaksakan. Terakhir, siswa yang masuk harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi kerumunan."Kami sudah susun strategi itu dan meminta sekolah menerapkannya. Tapi kondisi yang sekarang tak memungkinkan KBM tatap muka dilaksanakan pada Januari," kata dia. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat mengatakan, pihaknya masih terus melakukan evaluasi untuk memberikan rekomendasi sekolah dapat menggelar KBM tatap muka. Namun belajar dari pengalaman yang ada, KBM tatap muka di sekolah itu dinilai sangat berisiko memunculkan klaster baru.

Pengalaman yang dimaksud Uus adalah kemunculan klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren di Kota Tasikmalaya. Setidaknya, terdapat tiga pesantren di Kota Tasikmalaya yang sudah menjadi klaster penyebaran Covid-19. Bahkan, hingga saat ini klaster pesantren belum sepenuhnya dapat diatasi."Tingkat penyebaran di tempat pendidikan itu tinggi," kata dia.

Ia menilai, KBM tatap muka di sekolah memiliki risiko yang tinggi memunculkan klaster penyebaran Covid-19. Meski para siswa tak menginap di sekolah, interaksi antarsiswa tetap akan sulit dipantau. Apalagi, ketika siswa berangkat atau pulang dari sekolah. Siswa berpotensi juga terpapar Covid-19 di luar sekolah, dan menyebarkannya ke lingkungan sekolah. Sebagai praktisi kesehatan, Uus berpendapat, KBM tatap muka di sekolah lebih baik tak dipaksakan dapat berjalan pada Januari. Namun, keputusan akhir tetap asa di tangan pimpinan daerah.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA