Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Salah satu negara yang dipuji sebagai salah satu negara yang paling ramah terhadap kripto di Uni Eropa mencabut lisensi lebih dari 1.000 perusahaan kripto pada tahun 2020.

Menurut outlet berita Postimees, Unit Intelijen Keuangan Estonia, atau FIU, telah mencabut lisensi sekitar 70% dari perusahaan mata uang virtual yang beroperasi di negara itu tahun ini.

Veiko Tali, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pemerintah untuk Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, mengatakan perusahaan kripto yang tersisa juga membutuhkan "perhatian yang cermat" mengingat potensi risiko.

Baca Juga: Harga Bitcoin Tembus Rp300 Juta, Platform Dagang Kripto Ini Porak-Poranda

"Kami perlu memantau perkembangan teknologi baru dan mengelola risiko pencucian uang terkait," katanya dikutip dari Cointelegraph, Jumat (18/12/2020).

Outlet media menyatakan bahwa ada 400 penyedia layanan terkait crypto yang tersisa dengan lisensi yang sesuai di Estonia setelah pembersihan. Pengawas keuangan melaporkan bahwa 900 perusahaan semacam itu beroperasi di negara itu tahun lalu.

Tindakan keras besar-besaran terjadi pada bulan Juni, ketika FIU mencabut lisensi 500 perusahaan kripto sebagai tanggapan atas skandal pencucian uang senilai USD220 miliar atau sekitar Rp3.106 triliun di Estonia. Regulator mencabut izin karena perusahaan crypto gagal memulai operasi dalam waktu enam bulan setelah dilisensikan.

Saat itu, kepala FIU Madis Reimand menyebut tindakan pengawas keuangan itu sebagai "langkah pertama dalam membereskan pasar."

Pada tahun 2017, negara itu dilihat oleh banyak orang sebagai pelopor crypto dengan serangkaian undang-undang yang tampaknya dimaksudkan untuk mendorong pertukaran dan ICO.

Namun, lanskap peraturan di Estonia telah berubah, dan melampaui persyaratan undang-undang Kenali Pelanggan Anda 2019 UE, membuat jalur bagi perusahaan kripto berlisensi yang berusaha untuk mematuhi peraturan setempat menjadi lebih sulit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika