REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO - Brasil mencatat lebih dari 1.000 kematian harian baru Covid-19 untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga bulan pada Kamis, ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa vaksinasi dapat diperlukan di negara Amerika Selatan itu.
Brasil, yang memiliki wabah paling mematikan kedua di dunia setelah Amerika Serikat, melaporkan 1.092 kematian akibat virus corona dan 69.826 kasus baru yang dikonfirmasi, saat (kasus) gelombang kedua yang meningkat sejak pertengahan November semakin parah.
Ini merupakan jumlah kematian tertinggi sejak 15 September, ketika negara itu melaporkan 1.115 kematian. Pandemi sekarang merenggut 184.827 nyawa orang Brasil dan lebih dari tujuh juta terinfeksi.
Keinginan untuk karantina yang meluas tampaknya terbatas di Brasil, yang memiliki kantung-kantung kemiskinan yang parah. Namun hakim Mahkamah Agung Brasil mengeluarkan perintah yang mewajibkan bar dan restoran di Sao Paulo, negara bagian terpadat di negara itu, untuk berhenti menyajikan alkohol setelah pukul 20.00.
Pengadilan juga memutuskan warga Brasil dapat "diminta, tetapi tidak dipaksa" oleh otoritas sipil untuk divaksin. Mekanisme penegakan khusus yang diizinkan oleh perintah itu tidak segera jelas. Akan tetapi Hakim Agung Ricardo Lewandowski menulis dalam keputusan mayoritas bahwa individu yang menolak untuk mengambil vaksin dapat menghadapi sanksi, seperti ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu atau sering ke lokasi tertentu.
Presiden sayap kanan Brasil Jair Bolsonaro, yang sering meremehkan tingkat keparahan pandemi, berulang kali mengatakan di masa lalu bahwa dia tidak akan mengambil vaksin apa pun. Ia juga mengatakan bahwa orang Brasil biasa juga tidak akan diminta untuk melakukannya, sebuah posisi yang membuatnya berselisih dengan pengadilan.
Sebelumnya pada hari itu, dalam kemunduran Brasil melawan pandemi, Menteri Kesehatan Eduardo Pazuello mengatakan Pfizer Inc mengalami kesulitan mendapatkan persetujuan untuk vaksinnya di Brasil. Dia mengatakan seorang eksekutif Pfizer memberitahunya proses persetujuan terbukti lebih berat daripada yang diharapkan di Brasil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
