REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah kalangan menyampaikan harapannya terkait sosok pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo yang ditangkap tangan atas dugaan suap ekspor benih lobster.
Ketua umum Federasi Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan Indonesia (FERPUKPI), Kris Budiharjo, mengingatkan jika Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia sehingga memerlukan sosok yang berpengalaman dan tegas dalam memimpin KKP sekaligus menakhodai koordinasi lintas sektoral.
“Urusan perikanan ini kan ada Bakamla, Polairud, dan Angkatan Laut. Kalau saya usul pejabatnya dari Angkatan Laut/ Purnawirawan Angkatan Laut,” kata Kris, di Jakarta, Kamis (17/12).
Menurutnya, akan lebih mudah bagi pejabat yang berlatar belakang Angkatan Laut dalam beradaptasi dan berkoordinasi terkait urusan kemaritiman dan kelautan di Nusantara.
Faktanya, menteri KKP yang berasal dari partai politik terbukti tidak sesuai harapan dan justru terlibat kasus dugaan korupsi yang mengecewakan Presiden Joko Widodo. Menurut Kris, sosok Laksda (Purn) Eko Djalmo Asmadi, merupakan salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan.
Eko Djalmo bukanlah orang asing di lingkungan KKP. Ia berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) juga mantan staf khusus bidang ekonomi, sosial dan budaya di era Susi Pudjiastuti.
Selain itu, sejumlah purnawirawan Angkatan laut pun dinilai Kris juga pantas diperhitungkan sebagai Menteri KKP. Di antaranya Agus Purwoto mantan sekretaris kementerian coordinator bidang kemaritiman dan Widodo mantan sekretaris kementerian pertahanan pungkas Kris.
Munculnya nama Eko Djalmo, Agus Purwoto, dan Widodo pun ditengarai akan semakin meramaikan bursa calon menteri KKP yang kini tinggal menghitung hari. Apalagi sebelumnya sejumlah nama seperti pengusaha Sandiaga Uno dan penasihat menteri KKP, Nimmi Zulbainarni juga sempat mencuat ke publik.
Terkait pergantian posisi menteri KKP, peneliti kebijakan publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Lili Romli mengatakan “Itu merupakan hak preogratif presiden untuk menentukan siapa menterinya. Saya menduga ada perdebatan di dua partai politik itu. PDI maupun Gerindra.”
Senada dengan harapan Kris Budiharjo yang menyuarakan aspirasi pelaku usaha perikanan nasional, Lili pun berharap Presiden Joko Widodo berani memilih menteri sesuai dengan keahliannya dan sesegera mungkin diisi.
“Sebetulnya ada harapan pas zaman Pak Jokowi saat kampanye, katanya tidak ada bagi-bagi kekuasaan. Tapi ternyata nyatanya kursi menteri kebanyakan diisi orang- orang partai. Problemnya yang dipilih adalah orang-orang partai yang tidak mumpuni di bidangnya,” kata Lili Romli.
Hingga saat ini, belum ada kepastian dari Presiden Joko Widodo apakah menteri pengganti Edhy Prabowo berasal dari kalangan partai politik atau profesional. Munculnya sejumlah nama kandidat ke publik pun diharapkan memberikan alternatif pilihan bagi presiden untuk memilih yang terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
