REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Joko Sadewo, Haura Hafizah
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memilih ketua umum periode 2020-2025 pada forum Muktamar IX. Sudah dua nama yang mendeklarasikan maju sebagai orang nomor satu partai berlambang Ka'bah itu, yakni Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen. Pemilihan ketua umum (ketum) PPP akan terjadi di tengah konflik internal dan terus menurunnya pamor PPP.
"Memang mengerucut saat ini ke dua nama, yaitu Pak Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen. Tetapi tetap ada juga usulan dari eksternal," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani dalam konferensi pers daring, Rabu (16/12).
Muktamar IX, kata Arsul, akan berlangsung dengan demokratis. Sehingga kedua calon memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi ketua umum.
"Ini semua kami kembalikan kepada muktamirin sebagai pemilih, yang jelas sampai saat nanti Muktamar dimulai, siapapun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan," ujar Arsul.
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP, asalkan memenuhi AD/ART partai yang berlaku. Meski begitu, ia mengharapkan siapapun yang terpilih tak melahirkan perpecahan di tubuh partai.
"Kita tidak ingin Muktamar ini sebagai bibit perprcahan baru. Nanti siapapun yang terpilih akan merangkul yang tidak terpilih untuk menghadapi pemilu ke depan," ujar Arsul.
PPP, kata Arsul, sudah lelah menghadapi konflik internal yang berujung terus menurunnya suara partai dalam setiap pemilu. Lewat forum Muktamar IX kepengurusan menginginkan adanya persatuan di internal partai.
Upaya penyatuan sudah berusaha dilakukan lewat kepanitiaan Muktamar IX, dengan menggandeng sosok-sosok yang sebelumnya berseberangan. Beberapa di antaranya adalah Yunus Razak, Ahmad Gozali Harahap, dan Joe Hasyim.
"Sudah jadi tekad kita pengurus yang akan datang itu pengurus yang akan bekerja dengan kerja-kerja elektoral yang diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas PPP di dapil masing-masing," ujar Arsul.
Selain itu, kepengurusan PPP yang baru akan mengakomodasi ormas-ormas Islam di Indonesia. "Kami akan minta pada ormas-ormas Islam kirimkan kader terbaiknya bisa bergabung dalam kepengurusan partai," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Muktamar IX PPP akan digelar secara zonasi di 10 daerah pada 18 hingga 21 Desember mendatang. Dengan Makassar, Sulawesi Selatan, tetap menjadi lokasi utama pelaksanaan forum tertinggi partai berlambang Ka'bah itu.
Pemilihan akan diikuti 548 suara dari DPW/DPC PPP dengan kehadiran fisik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Setelah itu, akan dilakukan penentuan pengurus dengan sistem formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai formatur utama. Selain memilih ketua umum periode 2020-2025, muktamar juga akan membahas program, visi, dan misi serta anggaran dasar PPP ke depan.
Persatuan di PPP, sebelumnya digaungkan oleh salah satu kandidat caketum, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Ia ingin partai berlambang Ka'bah itu tak lagi mengalami perpecahan.
"Siapapun yang menjadi kontestan, menjadi calon ketua umum haruslah mendukung. Tidak boleh lagi ada perpecahan yang berkepanjangan seperti yang lalu-lalu," ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin lewat akun Youtubenya, Rabu (2/12).
Ketika Muktamar IX yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum itu selesai, ia harap tak lagi ada konflik. Semua permasalahan partai itu harus diselesaikan dalam forum lima tahunan itu.
"Harus bersama lagi, harus bersatu lagi, harus saling mendukung. Ini yang dibutuhkan dan disitulah kalimat lanjutkan," ujar Gus Yasin.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP, Ermalena mengatakan bahwa forum tersebut akan digelar secara zonasi di 10 wilayah, yakni Medan, Padang, Palembang, Serang, Bogor, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Manado, dan Makassar. Nantinya DPC dan DPW PPP akan berkumpul di daerah yang sudah ditentukan.
Bagi peserta Muktamar yang hadir secara fisik, wajib bagi mereka dinyatakan negatif Covid-19 lewat tes PCR swab. Di lokasi, para peserta juga harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Hal yang menjadi perhatian SC dan OC adalah bahwa protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh tidak hanya pelaksana, tetapi juga oleh para peserta," ujar Ermalena.
Kader senior PPP, Achmad Farial, meminta kader PPP memperhatikan calon yang akan maju sebagai calon ketua umum. Farial meminta kader memilih calon yang memiliki integritas.
Achmad Farial mengatakan, pada pekan kedua di Bulan November 2020, PPP kembali dikejutkan dengan ditahannya dua orang Pengurus Harian DPP PPP oleh KPK, yaitu Wakil Bendahara Umum Puji Suhartono pada Selasa (10/11), dan Wakil Ketua Umum Irgan Chairul Machfiz pada Rabu (11/11).
"Peristiwa ini sejatinya harus menjadi rambu-rambu kuat kepada seluruh kader PPP terutama mereka yang duduk di jabatan publik agar menjaga diri dari perbuatan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Farial dalam pers rilisnya.
Apalagi, lanjut Farial, dalam pekan pertama Desember, dua menteri kabinet Jokowi, yaitu Menteri KKP Edy Prabowo Menteri KKP dan Mensos Juliari P Batubara juga kena OTT KPK. Artinya KPK masih memiliki taring yang kuat untuk melakukan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi.
Peristiwa hukum ini, kata Farial, seharusnya memberikan peringatan kuat bagi PPP yang akan melakukan Muktamar. Era pasar bebas dalam sistem politik Indonesia telah mendorong terjadinya tindak pidana korupsi baik di lembaga eksekutif, dari Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Menteri.
Demikian juga di lembaga legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI. Apalagi dua Ketum PPP yaitu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy berturut-turut telah dipidana melakukan tindak pidana korupsi.
"Beberapa hari lagi Muktamar IX PPP akan digelar. Sampai saat ini hanya ada dua calon kuat yang akan maju menjadi ketum PPP, Suharso Monoarfa dan Taj Yasin,” papar Farial. Keduanya, lanjut dia, telah mendeklarasikan diri dan melakukan konsolidasi ke pengurus cabang dan wilayah se-Indonesia untuk meminta dukungan.
Farial mengingatkan muktamirin PPP untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam memilih calon ketum PPP. Pertama, ketum PPP mesti terjamin kebersihannya dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, calon yang pernah menduduki jabatan di badan anggaran baik di DPR maupun DPRD berpotensi ditangkap KPK karena menjadi broker anggaran.
"Jika Ketum PPP ditangkap untuk ketiga kalinya oleh KPK maka hampir bisa dipastikan pada pileg 2024 PPP KO dan tidak akan bisa bangkit lagi,” ungkapnya.
Kedua, PPP membutuhkan Ketum yang memiliki kemampuan mobilitas tinggi. Ketum PPP harus fokus mengurus partai, mampu mendatangi seluruh cabang dan DPW PPP di Indonesia dalam rangka konsolidasi total, sehingga komunikasi politik dan programatik dapat berjalan dengan efektif dan implementatif.
ketiga, ketum PPP dituntut memiliki integritas terpuji, selaras antara ucapan dan perbuatan, jujur, amanah, fathonah, tabligh. Sehingga Ketum PPP mampu memerankan diri sebagai tokoh panutan bagi umat Islam dan kaum milenial.
Meski belum pasti, pengamat politik meyakini figur Suharso Monoarfa diprediksi memiliki peluang besar menjadi ketua umum. Apalagi, Suharso masih menjadi Plt Ketua Umum di PPP dan otomatis tahu kondisi internal di PPP.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, peluang ini dilihat salah satunya dari Suharso yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. "Saya melihatnya gini, Suharso masih menjadi Plt Ketua Umum di PPP otomatis dia tahu kondisi internal di PPP. Terus dia juga menteri jelas bisa dekat dengan pihak eksternal seperti menteri lain dan presiden. Dia juga terang-teranggan sudah kampanye di berbagai daerah kabupaten dan kota," katanya saat dihubungi Republika.
Menurut dia, selama ini, PPP dibiayai oleh Suharso. Jadi, PPP juga bergantung dengan beliau. Selain itu, berbagai nama calon ketua umum PPP yang beredar hanya sebagai aksesoris dinamika PPP.
"Nama calon ketum PPP yang lain tidak akan terpilih dan tersingkirkan. Sebab, hal ini sudah direncanakan oleh pihak internal dan eksternal kalau emang nantinya Suharso yang menjadi ketua umum PPP," kata dia.
Dia yakin peluang Suharso menjadi ketua umum PPP itu sebesar 80 persen. Nantinya, jika dia menjadi ketua umum tidak ada perubahan yang signifikan. Yang penting bagi dia memiliki PPP lebih terdahulu.
"Ini sudah direncanakan secara internal dan eksternal. Presiden Jokowi tidak akan memilih orang yang membahayakan pemerintahannya. Itu yang menjadi penting. Lihat hasilnya nanti pas akhir Desember, pas ketok palu Suharso menjadi Ketum PPP," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
