Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

DPR Minta Satgas Tegas Tindak Pelanggar Prokes Saat Liburan

Rabu 16 Dec 2020 15:51 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Gita Amanda

Kendaraan berjalan mengantre dalam kemacetan di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (ilustrasi). DPR meminta Satgas tegas menindak para pelanggar protokol kesehatan saat liburan akhir tahun nanti.

Kendaraan berjalan mengantre dalam kemacetan di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (ilustrasi). DPR meminta Satgas tegas menindak para pelanggar protokol kesehatan saat liburan akhir tahun nanti.

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Libur panjang akhir tahun akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan selama masa liburan akhir tahun. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah melalui Satgas Covid-19 dapat bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak dapat menerapkan protokol kesehatan.

"Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas, maka perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik. Jika ada aturan yang tegas, masyarkat pasti akan mematuhinya," kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (16/12).

Azis mengatakan libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun. Dirinya juga merespons adanya kebijakan  pemerintah yang mewajibkan wisatawan ke Bali untuk melakukan tes swab PCR H-2 sebelum keberangkatan.

Menurutnya pemerintah daerah harus mampu mensosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan. Selain itu pemerintah daerah juga diminta aktif dalam menegakkan protokol kesehatan, sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan.

"Pemda bertangung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun ini” ujarnya.

Politikus Partai Golkar tersebut mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era Covid-19. Ia menambahkan, kementerian perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi pemerintah daerah sehingga penerapan pada fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna.

“DPR mengharapkan peran aktif dari Kementerian Pariwisata dalam membuat SOP, regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata. Ini adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan protokol ini perlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," ujarnya.

Azis berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Ia menilai dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

“DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Maka baik Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam menjaga protokol kesehatan. Sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan kita menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani” tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA