Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Kiat Kampus Pertemukan Pemikiran Barat dan Timur Soal HAM

Rabu 16 Dec 2020 13:49 WIB

Red: Hiru Muhammad

Pengkajian masalah ilmu politik di kampus lebiih banyak di dominasi pemikiran politik barat. Tidak banyak kampus yang menggunakan kajian pemikiran Islam.

Pengkajian masalah ilmu politik di kampus lebiih banyak di dominasi pemikiran politik barat. Tidak banyak kampus yang menggunakan kajian pemikiran Islam.

Foto: istimewa
UMJ dapat mengambil peran sebagai school of though

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengkajian masalah ilmu politik di kampus lebiih banyak di dominasi pemikiran politik barat. Tidak banyak kampus yang menggunakan kajian pemikiran Islam. Padahal tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki daya saing tinggi. 

"Kita harus mempertemukan pemikiran barat dan timur,"kata Chusnul Maríyah Phd, dosen Ilmu Politik FISIP UI disela diskusi Quo Vadis pembangunan Ilmu Politik di Indonesia dalam rangka peluncuran secara daring program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta  (UMJ), Rabu (16/12).  

Menurutnya UMJ dapat mengambil peran sebagai school of though, pusat peradaban yang mempertemukan pemikiran barat dan timur guna membentuk SDM unggul yang sesuai ajaran Islam. Di dalam negara demokrasi, warga memiliki partisipasi penuh dalam kehidupan bernegara. Tidak ada kekerasan dan adanya jaminan kebebasan sipil seperti kebebasan pers, menyatakan pendapat, hingga demonstrasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi. 

Chusnul juga menilai parpol harus mampu mandiri, tidak lagi melayani para bandar politik yang selama ini mendanai kegiatan parpol. Hal itu dapat membuat demokrasi yang seharus berada di tangan rakyat menjadi tergadaikan. "Parpol tempat menghasilkan pemimpin tapi kalau tergadaikan bagaimana mau menghasilkan pemimpin yang baik,  tidak bisa membangun narasi, akan merusak bangsa hanya baca Doraemon," katanya.

Kontribusi politik juga sangat besar dalam penanganan masalah kebencanaan. Selama ini bencana alam atau non alam yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh kebijakan politik yang dikeluarkan penguasa. Minimnya pemahaman tentang kebencanaan, alih fungsi lahan sebagai konsesi yang diberikan pemda ke pihak sponsor parpol telah memperburuk kondisi penanganan kebencanaan di Indonesia.

"Negara gagap  merespons bencana non alam seperti pandemi. Indonesia belajarnya lama, untuk mengambil keputusan politik dampaknya luar biasa. Penggunaan istilah yang berbeda, kebijakan politik jadi bencana, membuat Covid-19 jadi naik," tutur Rahmawati Husein Phd, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Bencana adalah produk politik, karena segara keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak menjadi kewajiban penyelenggara negara, termasuk HAM. Di dalamnya melibatkan anggota DPR, pemerintah yang membuat perundangan. Bahkan menurut Rahmawati, kebencanaan juga bisa terjadi dalam politik. Tidak sedikit para elit politik yang harus lengser dari jabatannya  akibat kegagalannya menangani masalah bencana. Seperti kasus korupsi anggaran bencana yang banyak menimpa elit pemerintahan. 

Di AS, presiden yang tidak mampu menangani pandemi atau musibah skala nasional beresiko kehilangan dukungan masyarakatnya. Hal itu dialami Presiden AS Donald Trump yang gagal memperpanjang jabatannya karena dianggap gagal menangani Covid-19 di AS. "Trump dinilai gagal memimpin negara saat pandemi,"katanya. 

Rektor UMJ, Prof Syaiful Bakhri dalam sambutanya menyebutkan ilmu politik menjadi isu sentral dalam pembangunan demokrasi yang mengutamakan HAM.  Untuk itu FISIP UMJ membuka jurusan magister politik dengan tiga konsentrasi. Yakni, konsentrasi demokrasi dan HAM dunia Islam, politik kebencanaan, manajemen parpol dan kepemiluan. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA