REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berinovasi untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi (TIK).
Menurut Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Dudi Sudrajat Abdurachim, perbaikan dilakukan menyeluruh namun bertahap, mulai dari peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sistem tata kelola pemerintahan, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana yang semuanya mendapatkan sentuhan TIK.
“Zaman sekarang nggak mungkin tanpa ICT (TIK) untuk percepatan pelayanan dan transparansi, akuntabilitas, dan juga untuk audit. Kalau di perusahaan itu ada yang disebut ERP, planning, programming, budgeting yang terintegrasi dalam satu sistem dan itu tidak mungkin tanpa ICT,” ujar Dudi, Selasa (15/12).
Dudi menjadi narasumber talkshow Hari Antikorupsi Sedunia Tingkat Jabar 2020 dengan tema “Jabar Juara Tanpa Korupsi, Integritas Terjaga Kala Pandemi” di Gedung Sate Bandung.
“Di pemerintahan kita (Pemda Provinsi Jabar) sudah (menerapkan ERP) untuk mengelola uang, orang, barang pakai aplikasi yang pakai teknologi informasi,” katanya.
Kemudian, kata dia, dalam mengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi terintegrasi dalam satu sistem dan menggunakan aplikasi. “Pengadaan barang juga (pakai). Biasanya titik kerawanan (korupsi) di pengadaan (barang dan jasa),” katanya.
Perbaikan juga menyasar aparatur pengelola pemeriksanya atau Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hingga penerapan sistem merit secara objektif dalam kebijakan manajemen ASN.
Manajemen ASN juga, sekarang menuju yang namanya merit system, yaitu atas dasar pemetaan orang yang sudah terdokumentasi dengan baik dan itu tidak mungkin tanpa ICT. Jadi, tiap orang dipetakan dari sisi potensinya, seperti pendidikan, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa cek kinerjanya.
“Nanti ada orang yang potensinya bagus kinerjanya bagus ada di titik paling atas. Tapi ada orang yang potensinya rendah kinerjanya juga rendah itu ada titik paling bawah.Tentu kita juga harus melakukan treatment terhadap orang-orang yang sudah dipetakan tersebut,” paparnya.
Kemudian, kata dia, dalam pengelolaan pendapatan daerah terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, penerapan ICT dilakukan untuk mempermudah bayar para wajib pajak. Dengan begitu masyarakat tak perlu antri atau bersusah payah dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
“Sekarang dimungkinkan mereka (masyarakat) nggak harus antre untuk membayar pajak daerah atau provinsi. Pelayanan itu datang ke masyarakat sendiri, ada yang namanya Samsat Gendong, dan lainnya. Jadi, kita yang memberikan pelayanan dan harus datang ke masyarakat. Masyarakat yang mau bayar kita permudah,” katanya.
Jadi, kata dia, semua aset, uang, orang, barang terintegrasi dalam satu sistem termasuk perencanaan dan ngga mungkin tanpa teknologi informasi dan komunikasi, karena butuh kecepatan pelayanan. "Semuanya kita perbaiki,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
