Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Jadi tidaknya Risma Gantikan Juliari Tergantung Megawati

Selasa 15 Dec 2020 14:25 WIB

Red: Andri Saubani

Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) berbincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) ketika memantau penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos Surabaya, Jawa Timur, pada Oktober lalu. Saat ini, Risma dikabarkan akan menggantikan Juliari yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bansos. (ilustrasi)

Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) berbincang dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) ketika memantau penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos Surabaya, Jawa Timur, pada Oktober lalu. Saat ini, Risma dikabarkan akan menggantikan Juliari yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bansos. (ilustrasi)

Foto: Antara/Zabur Karuru
Risma dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Juliari sebagai mensos.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Dadang Kurnia, Rizkyan Adiyudha

Isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau yang kerap disapa Risma sebagai calon pengganti Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial semakin santer. Belakangan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng, bahkan mengaku mendapat kabar itu.

Baca Juga

"Saya dapat kabar, Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf pada acara tasyakuran pilkada atas kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji di Surabaya, di Surabaya, Ahad (13/12).

Yusuf makin yakin jika kinerja Wali Kota Risma cukup bagus. Terlebih lagi, Risma sudah mengubah wajah Surabaya, bahkan sudah mendunia.

"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau Surabaya itu kota mendunia," katanya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada presiden menjadi bagian dari menteri Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang dan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum kami atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada presiden untuk menjadi mensos," kata Basarah kepada Republika, Senin (14/12).

Basarah menambahkan, mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Kendati demikian dirinya mengaku belum mendengar terkait kabar ditawarinya Risma menjadi mensos.

"Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada bu Risma untuk menjadi menteri sosial menggantikan Juliari," kata wakil ketua MPR tersebut.

Adapun, Risma mengaku belum menerima tawaran sebagai mensos. Risma bahkan enggan menerka-nerka terkait kemungkinan dirinya masuk jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Risma malah menyerahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnopitri.

"Belum (ada tawaran jadi menteri). Seng nawari sopo (Yang menawarkan siapa)? Nanti kita lihat. Saya ikut Ibu Mega saja," ujar Risma di Surabaya, Senin (14/12).

Risma menegaskan dirinya belum memikirkan apa pun terkait isu peluang dirinya menjadi menteri. Apalagi, saat ini masih dalam suasana Pilkada serentak 2020. Ketika ditanya ada atau tidaknya tawaran dari Megawati Soekarnoputri, Risma menyatakan belum ada tawran tersebut.

"Belum (ada komunikasi terkait peluang jadi menteri). Ini saja masih Pilkada. Jadi Pilkada belum selesai. Karena Pilkada belum selesai," ujar Risma.

Risma juga enggan memastikan siap atau tidaknya, jika nanti dirinya benar-benar ditawari menjadi menteri. Risma menyatakan harus menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut.

"Ya nanti dilihat dulu (siap atau tidaknya). Istokhoroh dulu. Nanti bisa apa tidak, nanti ngomong Iyo iyo tapi ternyata gak iso," kata Risma.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, keputusan untuk menentukan pengganti Juliari merupakan hak prerogatif presiden.  Namun demikian, ia berpendapat  jika penggantinya dari PDIP maka keputusannya akan sangat tergantung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Itulah fatsun politik kita. Tak bisa mengukur segala sesuatu berdasarkan tren di media," kata Adi kepada Republika, Senin (14/12).

Adi menilai, jatah menteri PDIP tidak mungkin dikurangi. Namun, apakah posisi mensos akan tetap diisi oleh kader PDIP atau digeser di kementerian lain sangat tergantung keputusan Presiden Jokowi nantinya.

Dirinya tak menyebut siapa nama lain selain Risma yang berpotensi mengisi posisi menteri menggantikan Juliari.

"Yang jelas semua calon menteri dari PDIP sangat tergantung Megawati," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut sejumlah kriteria yang harus dimiliki calon mensos yang akan datang. Menurutnya, salah satu kriteria utama yang harus dimiliki calon mensos mendatang yaitu diharapkan memiliki integritas agar tidak kembali tersandung kasus korupsi.

"Kemensos kan lahan basah banyak bantuan sosial. Banyak godaan di sana," tuturnya.

Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda Presiden akan me-reshuffle kabinetnya. Padaal, menurut Adi, publik saat ini berharap presiden segera melakukan reshuffle untuk mengisi kekosongan  posisi menteri saat ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, kans Risma sebagai calon pengganti Juliari cukup besar. Dedi menilai, setidaknya Risma sudah memiliki dua modal.

"Pertama, Risma miliki modal politik sebagai kader PDIP, dominator koalisi, sehingga tidak sulit untuk menempatkan Risma menggantikan Juliari," kata Dedi kepada Republika, Senin (14/12).

Kemudian, Risma juga dinilai memiliki modal popularitas populis. Menurutnya, kepemimpinan Risma di Surabaya cukup dijadikan alasan bagi PDIP dalam memilih Risma sebagai mensos.

Kendati demikian, dari sisi ideal, ia menilai penunjukkan Risma sebagai mensos nantinya dianggap tidak terlalu baik. Jika Presiden Jokowi memilih Risma sebagai mensos, maka dikhawatirkan posisi menteri kelautan dan perikanan juga akan kembali diisi Partai Gerindra.

"Dan ini berdampak pada kepercayaan publik ke Presiden, seharusnya terjadi rotasi agar kader Parpol korupsi tidak diganti sesama kader," ujarnya.

Dedi menambahkan, menempatkan kembali sesama kader yang terjerat korupsi, berpotensi abuse of power, karena dalam masa penanganan penegak hukum. Dirinya menilai ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki mensos pengganti Juliari.

"Mensos harus dari tokoh yang punya kemapanan intelektual terkait kebijakan, juga dari kelompok non kepentingan politis, hal ini mengingat asumsi mensos yang menjadi lumbung korupsi," tuturnya.

Selain itu, Dedi mengungkapkan, seorang menteri juga semestinya kuat dalam analisis kebijakan, sekaligus mampu mengorganisasi kebijakan agar terimplementasi dengan baik. Sementara, sosok Risma sejauh ini dinilai hanya populer ditingkat teknis.

"Tokoh dengan karakter paling dekat adalah Susi Pudjiastuti, ia tidak saja menguasai teknis tetapi terbukti produktif dalam kebijakan, seharusnya Presiden tertarik pada tokoh dengan karakter Susi," ucapnya.

 

photo
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ilustrasi) - (republika)

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA