REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan penyebaran ideologi terorisme tidak mengenal batas teritorial dan usia. Karena itu, perlu upaya bersama elemen bangsa untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan.
Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Mayjen TNI Untung Budiharto dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12), mengatakan, tidak ada satu pun masyarakat yang bisa dikatakan imun dari paham dan ideologi terorisme ini. Termasuk, aparat pemerintahan baik sipil, anggota TNI maupun Polri.
Karena itu, upaya penanggulangan terorisme ini tidak cukup jika hanya dilaksanakan oleh BNPT. Upaya penanggulangan terorisme perlu sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta satuan wilayah.
Sinergi untuk melakukan deteksi dini, kesiapsiagaan dan penangkalan terhadap penyebaran paham radikal terorisme. Karena itu, BNPT melakukan Silahturrahmi Kebangsaan dengan Forkopimda Provinsi Bali untuk pencegahan terorisme, Senin (14/12) kemain.
"Ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia," kata Untung.
“Pertemuan dengan Forkopimda Bali ini adalah upaya untuk visi dan misi bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebangsaan, salah satunya adalah persoalan radikal terorisme,” ujar Untung.
Dari pertemuan ini, Untung berharap terjalin komunikasi yang akan memperlancar kegiatan penanggulangan terorisme, terutama pencegahan baik melalui pencegahan dini maupun awal terbentuknya kegiatan terorisme di Bali. “Kami akan mencoba meramu kebersamaan melalui Silaturahmi Kebangsaan dengan Forkominda baik dari Pemda, Polisi, TNI, Kejaksaan, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama membuat suatu visi yang sama dalam pencegahan terorisme,” imbuhnya.
Sekdaprov Bali Dewa Made Indra mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya bisa banyak bertukar informasi tentang potensi paham radikal yang bisai melahirkan terorisme di Bali. “Ini pertukaran informasi yang sangat baik karena BNPT menyampaikan informasi paham radikal yang potensial melahirkan terorisme, sementara kami di Bali juga memberikan informasi yang sama. Dengan demikian kita bisa menyusun strategi bersama ke depan dalam rangka pencegahan aksi terorisme di Bali yang menjadi kepentingan kita bersama,” kata Dewa Made Indra.
Setelah kegiatan “Silaturahmi Kebangsaan BNPT RI Dengan Forkopimda Provinsi Bali”, delegasi BNPT langsung bertolak ke Kabupaten Jembrana untuk menggelar kegiatan serupa. Bedanya kegiatan ini berupa “Silaturahmi Kebangsaan BNPT RI Dengan Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Ikhlas” di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
“Kehadiran BNPT di pesantren Nurul Ikhlas ini untuk memperkokoh silaturahmi dan membahas berbagai permasalahan tentang bagaimana pencegahan terorisme dilakukan di pesantren," kata Untung.
Dia menegaskan bahwa pesantren itu sumber pengetahuan untuk bersama-sama membuat komitmen dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sehingga kerjasama ini perlu dibangun dan ditindaklanjuti agar sosialisasi, diseminasi tentang bahaya terorisme itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat, keluarga maupun para santri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
