REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi meninggalkan ruangan (walk out) dilakukan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta saat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Senin (14/12). Tindakan ini awalnya dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Jamaludin.

Kemudian, seluruh anggota, kecuali Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengungkapkan, aksi spontan itu dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap PSI yang dinilai tidak memahami aturan.

"Iya diikuti semua fraksi, selain PSI. Ini koreksi PSI bahwa Anda sebaiknya pahami dulu aturan itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

Taufik menjelaskan, aksi para anggota dewan meninggalkan ruang rapat untuk mengoreksi sikap PSI mengenai polemik Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021. Sebelumnya, DPW PSI menolak usuln kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam RKT tersebut. 

Namun, saat rapat-rapat pembahasan, anggota Fraksi PSI di DPRD justru ikut menyetujui usulan tersebut. Menurut Taufik, sejak awal seharusnya PSI mengetahui bahwa Fraksi PSI di DPRD merupakan kepanjangan tangan dari partai.

"Karena kami enggak mau bahwa ketika di dalam (rapat) dia sepakat, tiba-tiba besok bunyinya lain. UU kan bilang bahwa fraksi kepanjangan partai. Jadi harusnya suara fraksi, suara partai," jelas Taufik.

"Jangan fraksinya bersuara A, kemudian partainya bersuara B," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika