REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Haura Hafizah, Antara
Iklan vaksin Covid-19 sudah mulai bertebaran di media sosial. Harga yang ditawarkan beragam mulai dari Rp 200 ribu hingga jutaan rupiah.
Pemerintah padahal hingga saat ini belum memastikan harga vaksin mandiri. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan kemungkinan pemerintah akan menanggung biaya vaksin sebesar 50 persen. Sisa biayanya ditanggung secara mandiri oleh masyarakat.
"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata dia di Jakarta, Senin (14/12).
Saat ini, ujar dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung dan belum diputuskan. "Tadi sudah ada rapat dengan Presiden terkait evaluasi alokasi berapa nanti yang harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri," katanya.
Kemudian, lanjut dia, diperkirakan akan ada 182 juta vaksin dari jumlah semula 107 juta vaksin yang akan diberikan pada masyarakat untuk menangani Covid-19. Untuk pemberian vaksin, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang berjuang di garda terdepan menangani Covid-19.
"Selain itu, vaksin juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," ujar dia.
Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan hingga pelaku UMKM. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengatakan bagi karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan, berkemungkinan biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Jadi mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan," katanya.
Pemerintah dalam skema awalnya tidak akan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Kesehatan akan memberikan vaksin gratis sebanyak 30 persen dari komposisi vaksin Covid-19. Sisanya, sebanyak 70 persen adalah vaksin mandiri alias bisa didapat masyarakat dengan membayarnya.
Hingga saat ini pemerintah belum memastikan berapa harga vaksin mandiri. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan harga vaksin Covid-19 mandiri atau berbayar paling mahal sebesar Rp 100 ribu, sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraini dalam konferensi pers virtual, Senin (14/12), menjelaskan WHO telah memberi ancar-ancar atau semacam patokan mengenai harga vaksin Covid-19 yang wajar. Pihaknya juga telah beberapa kali melakukan wawancara terkait harga normal vaksin Covid-19 di pasaran.
"Rekomendasi yang kami sampaikan, pertama memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapat vaksin baik secara cuma-cuma untuk mereka yang memerlukan, dan untuk vaksin yang berbayar memang batas atasnya kira-kira Rp 100 ribu. Karena sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO dan beberapa benchmarking yang kami terima," jelasnya.
Ketua BPKN Rizal E Halim menambahkan, terkait harga vaksin mandiri pemerintah juga harus membuat aturan harga eceran tertinggi (HET). "Kalau memang itu harus diterapkan bagi masyarakat mampu, maka penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) wajib ditetapkan pemerintah berdasarkan data yang sudah kami kirimkan pada Menteri Kesehatan," imbuh Rizal.
Kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat baru akan tercipta ketika dua pertiga penduduknya sudah divaksin. Artinya, sebanyak 180 juta orang Indonesia harus mendapatkan vaksin demi menciptakan herd immunity.
Vaksin Covid-19 nantinya akan disuntikkan sebanyak dua kali atau dua dosis. Sehingga Indonesia membutuhkan 360 juta dosis. Jika semua penduduk Indonesia divaksin, maka diperlukan 540 juta dosis vaksin untuk 270 juta penduduk Indonesia.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta masyarakat agar tidak ragu menjalani vaksinasi. Sebanyak mungkin masyarakat perlu divaksin agar tercipta herd immunity atau kekebalan komunitas nantinya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kekebalan komunitas inilah yang bisa melindungi orang-orang yang tak bisa mendapat vaksin dengan alasan kesehatan tertentu. "Perlu diingat, tujuan utama vaksinasi di masa pandemi adalah terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Meskipun, vaksinasi pada individu menciptakan kekebalan pada si individu," kata Wiku, beberapa waktu lalu.
Prinsip gotong royong memang perlu diterapkan dalam vaksinasi nanti. Masyarakat yang sehat dan punya akses terhadap vaksin, sebisa mungkin menjalani vaksinasi. Dengan begitu, ruang gerak virus untuk menginfeksi manusia akan semakin sempit.
"Kekebalan komunitas dapat dicapai apabila masyarakat yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi. Sehingga dalam jumlah yang memadai akan tercipta herd immunity sekaligus melindungi kelompok yang tidak dapat divaksinasi," kata Wiku.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemerintah harus segera merumuskan kebijakan tentang vaksin. Jangan sampai rumah sakit mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
Peraturan terkait vaksinasi bisa dibuat, seperti tarifnya berapa, lalu vaksin mana yang berbayar dan gratis serta rumah sakit mana yang berwenang untuk memvaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. "Ya kuncinya di pemerintah. Jangan sampai vaksin ini merugikan masyarakat. Terus efeknya gimana pas sudah divaksin? ini harus diinformasikan kepada masyarakat. Terus siapa dahulu yang diuji dan divaksin? Apakah dari pemerintah kabinet dulu? Anggota dewan? Harus ada keputusan secara cepat dan tepat dari pemerintah," kata dia.
Saat ini pemerintah dalam posisi menanti hasil uji klinis dari Bandung dan Brasil sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin terhadap 1,2 juta vaksin Covid-19 yang telah tiba di Indonesia. “Kita harap emergency user authorization dapat segera diterbitkan BPOM karena menunggu data dari Sinovac dan menunggu hasil dari clinical trial di Bandung dan Brasil yang rencananya selesai pada 15 Desember,” katanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyatakan keberadaan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ini diharapkan mampu menjadi game changer untuk menahan penyebaran kasus pandemi sekaligus mendorong momentum pemulihan ekonomi. “Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” katanya.
Tak hanya itu, Airlangga menuturkan adanya vaksin ini dipercaya akan dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk melakukan berbagai kegiatan sehingga pemulihan ekonomi nasional secara penuh segera terjadi. Hal tersebut sejalan dengan tingkat kesembuhan di Indonesia yang mencapai 82,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan global.
Menurutnya, tingkat kesembuhan di Indonesia yang melebihi rata-rata global menunjukkan penanganan pandemi di dalam negeri sudah sesuai koridor. Terlebih lagi, ia memastikan keseimbangan upaya 3T yaitu testing, tracing dan treatment sekaligus 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan akan mampu menciptakan pemulihan penuh pada tahun depan.
“Protokol kesehatan yang terus kita jaga, pemerintah percaya bahwa 2021 ini menjadi tahun pemulihan. Tahun yang memberikan peluang kepada ekonomi nasional agar ekonomi nasional kita bisa bergerak,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan selain 1,2 juta dosis vaksin yang telah tiba nantinya Indonesia juga akan menerima 1,8 juta vaksin dalam bentuk jadi pada tahun depan. “Diikuti dengan dalam bentuk bahan baku pada Desember akan ada 15 juta yang diharapkan bisa diproduksi Bio Farma,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
