REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, target pembangunan 83 penyalur BBM Satu Harga untuk tahun 2020 telah tercapai. Dengan demikian, total lembaga penyalur BBM Satu Harga yang dibangun sejak 2017 sebanyak 253 penyalur.
"Pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon," kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/12) pagi.
Fanshurullah menjelaskan, ke-83 lembaga penyalur tersebut seluruhnya tersebar di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Lebih detail, yakni 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua.
Ia mengatakan, tercapainya pembangunan tersebut sekaligus menjadi hadiah ulang tahun bagi PT Pertamina (Persero).
Fanshurullah mengatakan, meski terjadi pandemi Covid-19, target-target pembangunan BBM Satu Harga bisa dicapai dengan kerja sama luar biasa bersama Pertamina dan pemerintah daerah.
BPH Migas pun berharap agar setelah pembangunan rampung dan mulai beroperasi, tetap dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Baik dari BPH Migas, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pertamina dan masyarakat agar BBM Satu Harga dapat tepat sasaran dan tepat volume, serta tidak disalahgunakan.
Ia pun meminta agar Pertamina agar tetap menjaga suplai BBM. BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan, petani dan pengusaha kecil atau UMKM.
"BBM Satu Harga adalah keadilan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi bangsa," kata dia.
Ia menyebut, kehadiran BBM Satu Harga telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3 T.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
