REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Para pemimpin Uni Eropa (UE) memberikan lampu hijau untuk perluasan sanksi terhadap Turki. Kebijakan ini diberlakukan terhadap kegiatan eksplorasi cadangan gas Turki di perairan Mediterania yang diklaim oleh anggota UE, Yunani dan Siprus.
"Sayangnya, Turki telah terlibat dalam tindakan dan provokasi sepihak dan meningkatkan retorikanya terhadap UE, negara anggota UE dan para pemimpin Eropa," kata mereka dalam sebuah pernyataan dalam pertemuan puncak di Brussel.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terakhir UE pada Oktober, para pemimpin menawarkan agenda politik UE dengan Turki yang positif kepada Ankara. Di antaranya, keuntungan perdagangan dan bea cukai dan prospek dengan lebih banyak anggaran untuk membantu Turki mengelola pengungsi Suriah di wilayahnya, apabila negara tersebut menghentikan ‘kegiatan ilegalnya’ di Mediterania Timur.
Para pemimpin mengatakan, tawaran tetap berlaku sepanjang Turki siap masuk dalam kemitraan dan memulai dialog nyata dengan UE. Selain itu, apabila Ankara menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan sesuai dengan hukum internasional.
Seperti dilansir di AP, Jumat (11/12), Turki tidak memberikan tanggapan secara maksimal. Pimpinan UE memutuskan mengundang menteri dari 27 blok negara untuk mengadopsi daftar tambahan sanksi berupa tindakan pembatasan terhadap aktivitas pengeboran tidak sah yang dilakukan Turki di Mediterania Timur.
Para pemimpin meminta kepada kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borell untuk menyusun laporan tentang keadaan hubungan politik, ekonomi dan perdagangan UE-Turki. Mereka juga meminta saran mengenai kelanjutan, termasuk tentang perluasan sanksi, dan menyerahkannya kepada para pemimpin saat KTT pada Maret 2021.
Tekanan untuk UE bertindak terus meningkat, mengingat penolakan Turki untuk merespon sebelumnya.
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menjelaskan, taruhannya saat ini sangat besar dan jelas, yakni kredibilitas UE. Ia mengingatkan kesepakatan para pemimpin pada Oktober yang memastikan akan memberikan konsekuensi apabila Turki tetap melakukan perilaku ilegal.
"Sekarang, akan terlihat apakah kami sebagai UE benar-benar kredibel dalam apa yang telah kami sepakati sendiri," katanya.
Sebanyak 27 negara anggota UE diketahui memiliki pandangan berbeda mengenai penanganan Turki. Prancis dan Siprus telah mendorong langkah-langkah yang lebih keras seperti sanksi ekonomi, namun negara lain cemas kebijakan itu akan semakin melemahkan ekonomi negara yang sudah rusak dan membuat kawasan Eropa semakin tidak stabil.
Pada Rabu (9/12), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menepis ancaman sanksi dan menuduh UE bertindak tidak jujur dan gagal memenuhi janjinya. “Setiap keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Turki tidak akan menjadi perhatian besar Turki,” katanya kepada wartawan.
Lebih dari setahun yang lalu, UE menyiapkan sistem untuk memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang, perusahaan atau organisasi yang terkait dengan aktivitas pengeboran. Aktivitas ini disebut belum diizinkan oleh Republik Siprus,di dalam laut teritorialnya atau di wilayah ekonomi eksklusifnya ataupun di kontinennya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
