REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro, Binti Sholikah, Antara
Sejumlah nama baru tercatat keluar unggul sebagai pemenang di Pilkada 2020 yang digelar serentak kemarin. Di balik deretan nama baru ada satu hal yang masih pasti di Banten.
Politik dinasti mantan Gubernur Banten dua periode Ratu Atut Chosiyah belum tergoyahkan. Ketika keluarganya sudah menghabiskan dua masa jabatan kepala daerah, politik dinasti Ratu Atut segera bersambung dengan kerabat lainnya.
Keponakan Ratu Atut, Pilar Saga Ichsan, maju menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Pilkada 2020. Ia meneruskan dinasti politik Ratu Atut setelah istri dari adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sudah menjabat dua periode.
"Kalau tidak mencalonkan Pilar Saga di Pilkada Tangsel 2020 bisa kehilangan momen dan elektabilitas bawaan Airin yang juga saudara Atut," ujar peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana kepada Republika, Kamis (10/12).
Pilar Saga berpasangan dengan calon wali kota Benyamin Davnie. Benyamin merupakan wakil wali kota Tangsel sejak tahun 2011 bersama Airin.
Benyamin-Pilar disebut unggul di pemilihan wali kota Tangsel 2020 dalam hasil perolehan sementara atau hitung cepat. Ia mengalahkan pasangan calon nomor urut satu Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (keponakan Prabowo Subianto) dan pasangan calon nomor urut dua Siti Nur Azizah (anak Ma'ruf Amin)-Ruhamaben.
Sementara itu, di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, keluarga Ratu Atut masih mengamankan posisi. Ada adik kandung Atut, Ratu Tatu Chasanah yang maju kembali menjadi calon bupati Serang dan menantu Tanto Warsono Arban (suami anak kandung Atut, Andiara Aprilia) juga maju kembali menjadi calon wakil bupati Pandeglang.
Keduanya merupakan petahana yang maju kembali bersama pasangannya. Baik pasangan calon bupati/wakil bupati Pandeglang Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban serta pasangan calon bupati/wakil bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa juga disebut unggul di daerah masing-masing berdasarkan hasil hitung cepat.
"Kalau saya lihat dari daerah-daerah di Banten yang ada politik kekerabatan dengan Ratu Atut tidak terlepas dari mereka adalah petahana yang maju kembali di Pilkada. Ini cukup menguntungkan bagi mereka," kata Ihsan.
Ia mengatakan, meski Ratu Atut mendekam di penjara, tetapi kekuasaannya masih kuat di Tanah Banten. Anaknya yakni Andika Hazrumy merupakan Wakil Gubernur Banten yang masih menjabat sampai 2022.
Ratu Atut terjerat dua kasus yaitu menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan jual-beli jabatan. Menurut Ihsan, jika keluarga dan kerabat Ratu Atut menang Pilkada maka mengonfirmasi akar rumput pendukung Ratu Atut masih sangat kuat di Banten.
"Saya kira, ada banyak resource yang diberdayakan untuk mempertahankan dinasti di Banten dengan mendorong keluarga atau kerabat untuk maju di setiap pilkada," kata Ihsan.
Selain dinasti politik Ratu Atut, ada pula dinasti politik yang mengakar di Kota Cilegon. Wali kota Cilegon saat ini ialah Ratu Ati Marliati yang merupakan putri mantan Wali Kota Cilegon dua periode yakni Tubagus Aat Syafaat (almarhum) dan kakak dari mantan Wali Kota Cilegon dua periode yaitu Tubagus Iman Ariyadi.
Aat Syafaat dan Imam Ariyadi, ayah-anak yang sama-sama terjerat kasus korupsi. Aat merupakan mantan terpidana korupsi pembangunan tiang pancang (trestle) dermaga Pelabuhan Kubangsari, Kota Cilegon tahun 2010 senilai Rp 49,1 miliar, sementara Imam Ariyadi dipenjara karena kasus suap Izin Amdal Transmart Cilegon.
Namun, berdasarkan hasil hitung cepat KPU, pasangan calon Ratu Ati dan Sokhidin belum mengamankan kemenangannya. Ia berada di urutan kedua sedangkan pasangan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta berada di urutan pertama berdasarkan hasil penghitungan suara cepat.
Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, menilai dinasti politik lebih sering terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015.
"Kalau kita lihat keadaan sekarang, saya memandang pertama karena ada putusan MK (yang membatalkan pasal dinasti politik), itu. Yang kedua adalah political will itu sendiri Itu tidak nampak," ujar Djohan, beberapa waktu lalu.
Ia melihat, ada kepentingan elite politik yang membuat dinasti politik dianggap wajar. Pasalnya, ada kecenderungan untuk menggunakan politik kekerabatan dalam menjalankan pemerintahan.
"Ada interest tertentu dalam aktor-aktor pemerintah kita. Kecenderungannya juga memakai politik kekerabatan dalam menjalankan langkah-langkah politiknya," ujar mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Berbeda di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memandang ada potensi berbahaya dari praktik dinasti politik. Sehingga, hal tersebut tak marak terjadi saat itu.
"Bagi saya, dari segi rezim pemerintahan, memang rezim pemerintahan dulu itu tidak menyukai lah ya begitu tidak pro terhadap politik kekerabatan itu. Sehingga kemudian bisa dimunculkan pengaturannya," ujar Djohan.
Pada Pilkada 2020, tercatat ada 124 calon kepala daerah (cakada) yang terafiliasi dengan dinasti politik berdasarkan riset Nagara Institute di bulan Oktober.
"Secara hasil di sini ada 124 yang terafiliasi menjadi dinasti politik yang akan berkompetisi di pilkada 2020 dengan rincian 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur," kata Peneliti Nagara Institute Febriansyah Ramadhan dalam paparannya secara daring, Senin (12/10).
Febriansyah mengatakan, 124 cakada tersebut juga diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Hasilnya terdapat 67 di antaranya yaitu laki-laki dan terdapat 57 perempuan. "Dari 57 perempuan tersebut terdapat 29 kandidat perempuan yang merupakan istri dari kepala daerah sebelumnya," ujarnya.
Kemudian terkait sebaran wilayahnya, terdapat empat provinsi terbesar yang calon kepala daerahnya terpapar dinasti politik. Daerah-daerah tersebut di antaranya Sulawesi Selatan (12 kandidat), Sulawesi Utara (11 kandidat), Jawa Tengah (10 kandidat), dan Jawa Timur (9 kandidat).
Kemudian Nagara Institute dalam risetnya juga mengklasifikasi berdasarkan status petahana maupun yang bukan petahana. Dari 124 cakada, terdapat 22 orang berstatus petahana, sedangkan 102 kandidat orang pendatang baru.
"Dari sini kita bisa memotret bagaimana perkembangan dinasti poltik di Indonesia. Dari angka ini menunjukan hal yang fantastis sekali, dan ini sudah menjadi tren," ucapnya.
Pada Pilkada serentak tahun ini dinasti politik yang juga menjadi perhatian publik adalah anak dan menantu Presiden Joko Widodo. Anak Presiden Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilwalkot Solo dan Bobby Nasution, sang mantu, maju di Pilwalkot Medan.
Bobby Nasution dan Aulia Rachman sementara itu unggul di perolehan suara sementara di pilkada daerah tersebut. Dikutip dari laman resmi website Komisi Pemilihan Umum (KPU) pilkada2020.kpu.go.id, Kamis (10/12), pukul 17.00 WIB, pasangan Bobby-Aulia sementara memperoleh 135.295 suara atau 52,6 persen.
Sedangkan kompetitornya pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi sementara memperoleh 122.101 suara atau 47,4 persen. Berdasarkan data yang ditampilkan KPU lewat website tersebut, data masuk dari 1522 TPS atau sekitar 35,37 persen dari total TPS sebanyak 4.303 TPS.
Total suara yang masuk pada waktu tersebut yakni 206.204 suara. Jumlah TPS yang masuk sebanyak 954 TPS dari total 1.231 TPS di Kota Solo. Gibran-Teguh meraih 175.562 suara, Bajo mendapat 30.642 suara, sedangkan surat suara tidak sah/rusak sebanyak 28.560.
Keunggulan yang sama dialami Gibran di Solo. Menanggapi hasil hitung cepat tersebut, Gibran menyatakan menang atau kalah urusan belakangan, yang terpenting warga Solo sehat semua. Gibran bersyukur lantaran pelaksanaan Pilkada kali ini berjalan dengan lancar.
Antusiasi warga ke tempat pemungutan suara (TPS) juga dinilai cukup baik. Dia berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan TNI/Polri sehingga kegiatan pemungutan suara berjalan lancar.
"Ini masih quick qount, masih tunggu hasil resmi KPU. Angka-angka urusan belakangan, yang penting pilkada lancar dan warga sehat semua," ujarnya, saat jumpa pers di kantor DPC PDIP Solo, Rabu (9/12) sore.
Meski telah unggul dalam hitung cepat, Gibran mengaku tidak ada selebrasi sama sekali. Sebab, Pilkada berlangsung dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Garis bawahi ke semua pendukung yang ada di luar sana, hari ini tidak ada selebrasi sama sekali. Karena masih di tengah pandemi," ucapnya.
Dalam waktu dekat, Gibran dan Teguh akan melakukan komunikasi yang intensif dengan paslon Bajo. Selain itu, mereka juga akan bersinergi dengan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Achmad Purnomo agar masa transisi berjalan dengan baik. "Bagaimanapun kalau ini selesai, tidak ada lagi kubu-kubuan lagi, bangun Solo lebih baik lagi ke depan," imbuhnya.
Di samping itu, dalam beberapa hari dan pekan ke depan, Gibran mengaku bakal kembali blusukan. Pengusaha kuliner tersebut menyatakan akan tetap turun ke warga untuk melakukan kegiatan kemanusiaan seperti biasa. Di antaranya, pembagian masker dan vitamin untuk membantu Pemkot meringankan beban warga terdampak pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
