REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri Pertahanan Turki mengatakan kontrol dan proses persiapan Turki untuk pengadaan sistem rudal S-400 Rusia terus berjalan sesuai rencana.

"Proses pengadaan S-400 diikuti dengan mempertimbangkan dimensi politik, militer, ekonomi dan teknologi," kata Hulusi Akar kepada anggota parlemen selama debat anggaran 2021 di parlemen, Rabu (9/12).

Amerika Serikat secara resmi menghapus Turki dari program pesawat tempur gabungan F-35 pada Juli 2019 karena keputusan Ankara untuk membeli sistem pertahanan udara Rusia yang canggih. Akar juga mengatakan bahwa total 20.610 personel telah diberhentikan dari Angkatan Darat Turki sejak upaya kudeta Organisasi Teroris Fetullah (FETO) yang berhasil digagalkan pada 2016 .

Kelompok teror FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, mengatur percobaan kudeta pada 15 Juli 2016 di Turki yang menyebabkan 251 orang menjadi tewas dan hampir 2.200 terluka.

Turki menuduh FETO melakukan kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi lembaga-lembaga Turki, terutama militer, polisi dan pengadilan. Akar juga mengkritik posisi Yunani dalam masalah Mediterania Timur.

"Yunani adalah negara yang ingin meningkatkan ketegangan di Mediterania," ujar dia.

Akar menambahkan bahwa Turki, di sisi lain, terus mendukung pertemuan eksplorasi dan pembangunan kepercayaan dan inisiatif pertemuan tambahan dari Sekretaris Jenderal NATO sejak awal. Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, telah menolak klaim batas maritim Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani, dan menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.

Ankara telah mengirim sejumlah kapal bor dalam beberapa pekan terakhir untuk mengeksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik Republik Turki Siprus Utara. Para pemimpin Turki telah berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog dan negosiasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika