REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) di 32 provinsi dan 165 kabupaten/kota untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah, terutama untuk masyarakat ekonomi lemah dan pelaku UMKM. Jokowi juga mewanti-wanti agar peningkatan inklusi keuangan lebih digencarkan di luar Jawa. Alasannya, menurut menurut data per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum masih terpusat di Jawa.
"Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen. Masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rakornas TPAKD 2020, Kamis (10/12).
Merespons masih rendahnya inklusi keuangan di Indonesia dan belum meratanya akses keuangan antara Jawa dan luar Jawa, presiden pun meminta TPAKD di seluruh daerah untuk lebih menggencarkan program-program pembiayaan. Program pembiayaan yang dimaksud, antara lain kredit usara rakyat (KUR), kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan program lain yang memberikan akses pembiayaan khususnya kepada masyarakat ekonomi lemah dan pelaku UMKM.
"Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, peningkatan akses keuangan daerah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, perbaikan inklusi keuangan juga mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Karenanya, ujar Presiden, peningkatan inklusi keuangan mau tak mau harus ditempuh dengan kampanye literasi keuangan yang lebih agresif. Tujuannya sederhana, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akses keuangan dan memperbanyak masyarakat yang aktif menabung di lembaga keuangan.
"Cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara. Cara yang inovatif termasuk seni dan budaya, yang sesuai dengan karakter kekinian. Serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
