Kamis 10 Dec 2020 11:12 WIB

Jaksa AS Selidiki Potensi Pelanggaran Pajak Putra Joe Biden

Hunter Biden merupakan salah satu fokus serangan Donald Trump dan kroni-kroninya

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Joe Biden (kanan) dan putranya Hunter Biden (kiri).
Foto: EPA
Joe Biden (kanan) dan putranya Hunter Biden (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Putra Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden, mengatakan Kantor Kejaksaan AS di Delaware menyelidiki urusan pajaknya. Hunter merupakan salah satu fokus serangan Donald Trump dan kroni-kroninya terhadap Joe Biden selama kampanye pemilihan presiden.

"Saya menanggapi urusan ini dengan sangat serius tapi saya yakin peninjauan yang profesional dan objektif akan menunjukkan saya menangani urusan saya dengan tepat dan legal, termasuk dengan saran dari penasihat pajak profesional," kata Hunter Biden dalam pernyataannya, Kamis (10/12).

Baca Juga

Ia mengatakan, baru mengetahui penyelidikan ini setelah jaksa memberitahu pengacaranya. Tim transisi Biden mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini.

"Kami sangat bangga dengan putranya, yang berjuang melalui tantangan sulit termasuk serangan pribadi yang keras dalam beberapa bulan, yang hanya membuatnya semakin kuat," kata tim transisi Biden.

CNN melaporkan, dua sumber yang mengikuti arahan mengenai penyelidikan ini mengatakan investigasi tersebut fokus memeriksa sejumlah isu finansial. Seperti apakah Hunter Biden dan rekan-rekannya melakukan pelanggaran pajak dan pencucian uang saat berbisnis dengan negara asing terutama China.  

Kepada CNN, dua orang sumber tersebut mengatakan, penyelidikan ini sudah dimulai sejak awal 2018 sebelum William Barr ditunjuk sebagai Jaksa Agung AS. Kantor Kejaksaan AS menolak memberikan komentar mengenai penyelidikan ini. Pengacara Hunter Biden juga belum menjawab permintaan komentar.

Selama kampanye pemilihan presiden, Trump dan sekutu-sekutunya di Partai Republik mempertanyakan potensi konflik kepentingan Hunter Biden sebagai anggota dewan perusahaan energi Ukraina saat ayahnya menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama. House of Representative AS memakzulkan Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses penyidikan Kongres atas tindakannya menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden. Senat yang dikuasai Partai Republik membatalkan pemakzulan tersebut.

Selama kampanye, Trump meminta China menyelidiki keterlibatan putra Joe Biden dalam penggalangan dana di ibu kota China. Trump menuduh Hunter Biden menggunakan posisi untuk mendapatkan dukungan finansial di China.

Trump tidak pernah memberikan bukti atas klaim-klaimnya tersebut. Hunter berulang kali mengatakan ia tidak melakukan kesalahan apa pun.

Joe Biden memenangkan pemilihan presiden 3 November lalu. Trump mengajukan sejumlah gugatan hukum untuk mengubah hasil pemilihan tapi tidak ada satu pun yang berhasil.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement