REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah membuat hampir semua aspek kehidupan berubah dan menyesuaikan diri. Sementara itu, sektor ekonomi dan bisnis berusaha sejauh mungkin merebut kesempatan yang ada ketika peran telekomunikasi jarak jauh lewat internet semakin besar akibat mobilitas fisik manusia ditekan saat pandemi.
Melihat perkembangan pandemi yang berkepanjangan, sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, seperti Next Frontier dan NXF Media serta mitranya di Indonesia, Anwar Muhammad Foundation menelurkan Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (CoFREE). Kolaborasi ini adalah inisiatif multipihak yang diharapkan menjadi kekuatan pendorong dalam kebangkitan ekonomi lokal yang terdampak pandemi.
Inisiatif ini lahir dari keyakinan dari potensi alami Indonesia untuk menambah nilai signifikan bagi rantai nilai global untuk produk hijau dan ramah lingkungan. Ini dicapai melalui kolaborasi multipihak skala mikro dan makro dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau, Rendah Karbon, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam cara yang berkelanjutan dan produktif.
"Kerja sama dengan CoFREE akan membantu BAKTI dalam membangun ekosistem digital serta memberdayakan petani melalui penyediaan pengetahuan, informasi, sertifikasi, dan akses pasar. Karena kesamaan visi tersebut, CoFREE dan BAKTI dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan," kata Direktur Layanan Teknologi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat (LTIPM) BAKTI Kominfo, Danny Januar Ismawan, dalam siaran persnya, Kamis (10/12).
BAKTI yang sebelumnya bernama Balai Penyediaan Pengelolaan Pembiayaan Teknologi dan Informatika (BP3TI) adalah lembaga yang didirikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terluar, terpencil ,dan tertinggal di Indonesia.
Peluncuran seri webinar yang berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania pada 1-4 Desember lalu menandai inagurasi inisitatif ini. Pada webinar tersebut sejumlah pihak yang menyampaikan pemaparannya di antaranya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Global Reporting Initiative (GRI), Fair Trade Asia-Pacific, dan United Nations Development Programme (UNDP).
Konsul Jenderal untuk Victoria dan Tasmania, Spica A Tutuhatunewa mengatakan dengan diberlakukannya kesepakatan kemitraan komperehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) serta adanya inisiatif ini maka akan memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan Indonesia serta UMKM lainnya di Indonesia untuk memproduksi produk-produk hijau yang berkelanjutan dan ethical yang banyak diminati oleh masyarakat Australia.
"CoFREE mungkin bukan inisiatif pertama dalam pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput, tapi ini menandai upaya terorganisir pertama antara banyak pihak baik lokal maupun mancanegara dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui prinsip-prinsip hijau dan berkelanjutan yang menekan jejak karbon serendah mungkin," kata Spica.
Melalui pemberdayaan petani lokal dengan informasi tentang pasar, pelatihan, literasi digital dan finansial, dan konektivitas internet, CoFREE akan memungkinan produsen lokal untuk mengakses pasar yang lebih besar dan mengekspor barang mereka ke dunia yang lebih luas, dalam saat yang bersamaan mendatangkan manfaat bagi rantai nilai global.
Saat ini, fokus utama dari inisiatif ini adalah mengembangkan komunitas penghasil kopi di Indonesia agar mereka dapat mengekspor biji kopi fair-trade berkualitas tinggi ke Australia, yang berdekatan dengan Indonesia dan merupakan pengimpor bersih kopi. Upaya ini sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru ditandatangani yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang akan mendatangkan manfaat siginifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia.
"Pembentukan CoFREE sebagai inisiatif multipihak yang melibatkan banyak pemangku kepentingan baik publik maupun swasta akan membantu berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas yang juga staf ahli Menteri PPN bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
