REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan rencana induk pembangunan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah dapat selesai pada bulan ini.
Ketua Komite KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi lintas kementerian/ lembaga untuk segera menyelesaikannya. Beberapa kementerian yang terlibat seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Pertanian (Kementan) hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)."Teman-teman dari Kementerian BUMN dengan BUMN mengembangkan program mencari pupuk dan padi yang paling tepat untuk ditanam di Kalimantan Tengah," katanya dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional secara virtual, Selasa (8/12).
Dalam paparan Wahyu, terlihat bahwa rencana induk lumbung pangan di Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan. Bersamaan dengan itu, pemerintah berupaya menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang kini rampung 60 persen.
Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kalimantan Tengah pada luasan 90 ribu hektar ditargetkan rampung pada 23 Desember 2020.
Sementara itu, pembangunan lumbung pangan di Sumatera Utara masih dalam tahap pengajuan IP4T dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara merupakan dua daerah prioritas pembangunan food estate, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 23 September. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta percepatan rencana induk dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Wahyu menuturkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan untuk melihat daerah berpotensi lainnya. Pihaknya sudah menilai beberapa daerah, seperti Papua, untuk masuk ke daftar dengan luasan lahan yang berpotensi dimanfaatkan mencapai 1,69 juta hektar. Saat ini, proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sedang berjalan untuk tiga kabupaten di Papua.
Sumatera Selatan juga menjadi daerah berpotensi lainnya. Luasan lahan hingga 1,74 juta tercatat berpotensi untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan. Berdasarkan paparan Wahyu, kini pemerintah sedang melakukan KLHS di daerah tersebut.
Sulawesi dan Nusa Tenggara timur menjadi dua daerah lainnya yang bisa dikembangkan sebagai lumbung pangan. Tapi, dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait potensi luasan pengembangannya. Program ketahanan pangan melalui pembangunan lumbung pangan juga menjadi salah satu prioritas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda.
Per 25 November 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pemerintah sudah menyalurkan Rp 290 miliar untuk program food estate yang dibagi ke dua kementerian. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan besaran R0 280 miliar untuk lahan senilai 116.500 ha dengan program yang diberi nama KLHK Food Estate & Mangrove.
Selain itu, sebanyak Rp 10 miliar lainnya telah disalurkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN)."Kami akan terus mendorong kegiatan kementerian lembaga termasuk bidang ketahanan pangan yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas kita selama atau sesudah Covid-19," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (30/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
