REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengecam insiden yang menewaskan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) dini hari lalu. Dia mendorong agar dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendalami insiden tersebut.
"Penembakan di tempat yang dilakukan polisi menurut saya tidak bisa dibenarkan. Karenanya, tegas saya nyatakan, sebaiknya segera dibentuk tim pencari fakta," kata Guspardi kepada Republika, Rabu (9/12).
TPF tersebut, kata Guspardi, bisa melibatkan Komnas HAM. Sebab menurutnya peristiwa tersebut bisa masuk ke pelanggaran hak asasi manusia.
"Minta Komnas HAM untuk turun dan menginvestigasi apa sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, persoalan ini harus segera terang benderang dan kita cegah agar tidak berdampak luas," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu menuturkan, pihaknya telah menyimak banyak informasi terkait insiden tersebut. Polisi mengklaim enam orang anggota FPI itu melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada polisi baik dengan senjata tajam maupun senjata api.
"Kami juga menyimak informasi bahwa FPI sudah mengklarifikasi bahwa anggotanya tidak memiliki senjata api. Sementara, kamera pengawas dari pengelola tol juga kabarnya dalam keadaan mati," tuturnya.
Selain itu dirinya juga menyoroti kejadian tersebut yang terjadi jelang pemungutan suara pilkada 2020. Ia berharap tidak ada dampak yang meluas berupa gejolak sosial yang menganggu stabilitas keamanan dan kondusivitas penyelenggaraan Pilkada.
"Saya sangat khawatir ada penumpang gelap yang memanfaatkan insiden tewasnya 6 anggota FPI itu," ungkap Guspardi.
Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Muslim agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan insiden ini. "Persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus kita jaga bersama," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
