Rabu 09 Dec 2020 01:51 WIB

Biden akan Tunjuk Llyod Austin Jadi Menteri Pertahanan AS

Austin dinilai sebagai pilihan paling aman untuk jabatan itu.

Presiden terpilih Joe Biden menjawab pertanyaan saat dia meninggalkan teater The Queen di Wilmington, Del., Senin, 7 Desember 2020.
Foto: AP/Susan Walsh
Presiden terpilih Joe Biden menjawab pertanyaan saat dia meninggalkan teater The Queen di Wilmington, Del., Senin, 7 Desember 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menujuk sejumlah menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahannya secara resmi mulai 20 Januari 2021. Baru-baru ini, ia dikabarkan memilih pensiunan jenderal Llyod Austin sebagai menteri pertahanan.

Seperti dilansir Sputnik, laporan dari tiga sumber yang mengetahui keputusan itu mencatat bahwa Biden pada awalnya telah mempertimbangkan Jeh Johnson, mantan menteri keamanan dalam negeri pada 2013 hingga 2017 untuk memimpin Departemen Pertahanan AS. Namun, dengan sejumlah pertimbangan terkait masalah seperti deportasi, hal ini dibatalkan.

Baca Juga

Seorang mantan pejabat pertahanan mencatat bahwa tim Biden merasa bahwa sejauh ini Austin adalah pilihan paling aman untuk jabatan itu, jika dibandingkan dengan Johnson. Termasuk juga dibanding dengan Michèle Flournoy, seorang penasihat kebijakan di Departemen Pertahanan AS yang juga disebut menjadi kandidat untuk posisi tersebut.

Laporan itu datang hanya beberapa jam setelah sebelumnya bahwa Biden akan secara resmi mengumumkan penunjukkan menteri pertahanan di kabinetnya akhir pekan lalu. Politisi Bennie Thompson sebelumnya mengatakan kepada Politico bahwa meskipun ada banyak minat untuk melihat susunan dalam pemerintahan Biden, pada akhirnya dibutuhkan lebih banyak orang keturunan Afrika-Amerika.

Terlepas dari pandangan Austin sebagai pilihan aman di antara para kandidat, ia dinilai masih menghadapi perjuangan berat menjelang konfirmasi potensinya.  Saat ini ia tidak memenuhi persyaratan yang menyatakan seorang pejabat militer harus keluar dari angkatan bersenjata untuk jangka waktu setidaknya tujuh tahun sebelum diangkat ke posisi sebagai Menteri Pertahanan AS.

Persyaratan itu sebelumnya diabaikan untuk mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis. Namun, saat ini ada sentimen yang tumbuh untuk menentang penerbitan izin tersebut. Aturan tujuh tahun telah diterapkan dalam upaya untuk memastikan kontrol sipil atas Departemen Pertahanan AS.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement