REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, terdapat tiga ciri negara maju. Yakni adanya kekuatan infrastruktur, kekuatan pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM), dan Reformasi Birokrasi.
Ciri yang terakhir disebut, sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar lewat mereformasi Birokrasi 2.0 menjadi Birokrasi 3.0.
Menurut Ridwan Kamil, birokrasi 3.0 alias dynamic government yang kolaboratif memungkinkan pekerjaan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara), melainkan juga oleh siapa saja yang kompeten dan mau berkontribusi.
Kolaborasi pun dilakukan dengan pendekatan Pentahelix ABCGM, yakni melibatkan akademisi (Academic), bisnis/swasta (Business), komunitas/masyarakat (Community), pemerintahan (Government), dan media (Media).
"Dari sisi reformasi birokrasi di Jabar, tentunya kita terus berinisiatif. Salah satu yang kami lakukan adalah mengubah mindset (pola pikir) dengan Birokrasi 3.0. Tidak usah lagi memikirkan (yang mengerjakan) itu ASN atau bukan, selama dia mau berkontribusi, kami tampung," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin (7/12).
Pemerintahan yang dinamis ini, kata dia, juga menjadi alasannya dalam merekrut SDM milenial andal untuk melakukan pekerjaan sektor teknologi informasi di lingkungan Pemda Provinsi Jabar. Inovasi dibutuhkan untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
"Itulah kenapa saya merekrut ratusan milenial Jabar untuk menjadi tim Jabar Digital Service yang mengerjakan yang sifatnya teknologi informasi dan aplikasi, ada yang saya rekrut di unit kerja Jabar Saber Hoax (yaitu) yang jago IT untuk meneliti berita bohong, ada juga di Jabar Quick Response (yang bekerja) untuk kemanusiaan," papar Emil.
Artinya, kata dia, mindset sudah berubah bahwa Pentahelix ABCGM adalah tulang punggung birokrasi. Selain itu, Birokrasi 3.0 yang diterapkan oleh Pemda Provinsi Jabar juga memaksa pekerjaan dilakukan secara digital, termasuk di tengah pandemi global COVID-19 saat ini. Kang Emil mencontohkan, pekerjaan dengan digital dapat menghemat anggaran hampir Rp1 triliun dibandingkan secara manual.
Digitalisasi pekerjaan, kata Emil, juga bisa menghemat 600 jenis pekerjaan yang bisa diganti oleh mesin. "Sisanya ASN ini kita geser ke pekerjaan yang dinamis," katanya.
Perubahan pola pikir kolaboratif dan teknologis inilah yang mengantarkan Jabar menyegel opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut serta pertama kalinya menorehkan WTP untuk 27 kabupaten/kota se-Jabar di laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.
"Inovasi Desa Digital juga meraih penghargaan internasional. Itulah semangat agar Reformasi Birokrasi ini bisa menjadi ciri Jabar sebagai provinsi termaju," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
