REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa mengevaluasi sanksi terhadap Turki atas sengketa gas di Laut Mediterania. Sebelum pemimpin-pemimpin di blok tersebut memutuskan apakah akan menepati janji mereka untuk memberikan sanksi sebagai hukuman.
Para menteri tidak akan mengambil keputusan pada rapat mereka Senin (7/12) ini. Keputusan akan diambil di pertemuan pemimpin Uni Eropa pada Selasa (8/12).
Pada bulan Oktober lalu, para pemimpin Uni Eropa meminta Turki berhenti melakukan eksplorasi gas alam di timur Mediterania yang disengketakan. Jika tidak maka akan ada konsekuensinya. Langkah Turki menarik mundur kapal eksplorasi seismik ke pelabuhan sempat menurunkan ketegangan.
Namun, pejabat-pejabat dan diplomat Uni Eropa mengatakan isu sanksi ini lebih luas dari sengketa di timur Mediterania. Uni Eropa menegaskan sikap mereka terhadap langkah Turki di Libya, Suriah, kerja sama dengan Rusia dan otoritarianisme di Turki sendiri.
"Saya tidak tahu ada pemerintah Uni Eropa yang menentang pandangan situasinya lebih buruk dibandingkan bulan Oktober dan para pemimpin harus mempertimbangkan konsekuensi, kami telah meminta perubahan yang tidak kunjung datang," kata salah seorang pejabat senior Uni Eropa, Senin (7/12).
Uni Eropa mengatakan Turki melanjutkan survei dan pengeboran di perairan yang disengketakan Yunani dan Siprus. Yunani mengatakan sudah tidak mungkin menggelar pembicaraan resmi dengan Turki mengenai klaim-klaim di perairan tersebut.
Pekan lalu, Dewan Pertemuan Uni Eropa yang menjabat sebagai Presiden Dewan, Charles Michel mengatakan Turki harus berhenti main 'tikus-dan-kucing' dengan menawarkan konsesi hanya untuk ditarik kembali.
Jerman yang saat ini menjabat sebagai ketua Uni Eropa selama enam bulan memegang peran kunci untuk memberikan sanksi ke Turki atau tidak. Mereka berharap dapat memediasi Athena dan Ankara tapi marah ketika Turki melanjutkan eksplorasi di gas di pinggir pantai Siprus bulan Oktober lalu.
"Membawa kapal eksplorasi (Oruc Reis) ke laut setelah pertemuan (bulan Oktober) tidak ditanggapi dengan baik dengan negara anggota yang telah berusaha keras dengan Turki dan Yunani, kesabaran ada batasnya bahkan untuk Jerman," kata seorang diplomat Uni Eropa yang familiar dengan persiapan pertemuan blok tersebut.
Prancis dan Parlemen Eropa mengatakan kini sudah saatnya untuk menekan Turki, sekutu NATO dan kandidat negara anggota Uni Eropa. Turki menolak pembicaraan sanksi dengan Uni Eropa dengan mengatakan hal itu tidak konstruktif.
Pada 26 November lalu, Parlemen Uni Eropa mendorong sanksi terhadap Turki. Tapi Ankara menarik Oruc Reis ke pelabuhan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan dialog. Sehingga blok itu menunda sanksi terhadap Turki.
"Sanksi-sanksi sudah di atas meja, tapi tidak (berlaku) secara otomatis," katanya diplomat Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
