Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Empat Daerah Pilkada Punya Lebih 1.000 Kasus Covid-19 Aktif

Senin 07 Dec 2020 07:28 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Ilustrasi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19.

Ilustrasi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19.

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pilkada dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19. Hal ini lantaran, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif Covid-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah.

Berdasarkan Data relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 hingga 4 Desember, yang dirilis Ahad (6/12) kemarin, empat wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif. Empat wilayah itu, yakni Kota Depok di Jawa Barat (2.407), Solo di Jawa Tengah (1.041) dan Wonosobo di Jawa Tengah (1.439), dan Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah (1.270).

Baca Juga

Sementara, 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif. "Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah," kata salah satu relawan, Yemiko Happy, dalam siaran pers LaporCovid-19.

Ia mengatakan, meskipun pilkada dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan 9 provinsi, dampaknya bisa lebih luas, yakni di 309 kabupaten/kota. Sebab, terdapat 48 kabupaten kota lainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.

Selain itu, ia mengatakan, mobilitas pilkada juga terjadi lintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah yang menyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional. Masih berdasarkan data LaporCovid-19, daerah yang wilayah pilkada cukup tinggi itu memiliki cakupan pemeriksaan atau testing yang masih rendah. 

Selain itu, ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. "Dengan menggunakan jumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73 kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5 persen cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100 wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1 persen, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaan lebih dari 1 - 4 persen," kata dia.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian Covid-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang

Tak hanya itu, dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yang hingga kini masih belum dinyatakan negatif dari Covid-19. Secara kumulatif, hingga saat ini

setidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedang terpapar virus Covid-19, yakni 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota, dua calon wakil wali kota, serta satu calon gubernur.

Empat di antaranya meninggal, terdiri atas dua calon wali kota, yaitu calon wali kota Dumai (Riau) dan calon wali kota Bontang. Dua orang lainnya adalah calon bupati Kabupaten Bangka Tengah dan calon pejawat bupati Berau.

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan, calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, calon bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar calon bupati Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqien, calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana, dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur Abdul Rouf.

 
 

BERITA LAINNYA