Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Muncul Petisi Tanggapi Rencana Naiknya Anggaran DPRD DKI

Ahad 06 Dec 2020 21:00 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih saat menghadiri pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih saat menghadiri pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Rencana kenaikan anggaran kegiatan DPRD disayangkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usulan naiknya gaji, tunjangan, dan anggaran kegiatan anggota DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 menuai reaksi penolakan dari sejumlah pihak. Kondisi masyarakat yang sedang menjerit kesulitan akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan menjadi alasan utama dipertanyakannya rencana kenaikan pendapatan tersebut.

Sebagai respons, mulai muncul beberapa petisi yang menolak jumlah yang tercantum dalam anggaran tersebut yang dianggap berlebihan. Pada Sabtu (5/12), bahkan muncul gelombang dukungan netizen di Twitter dengan tagar #DPRDDKINAEKGAJI yang masuk jajaran trending topic, berisi opini yang menolak RKT DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 ini.

Beberapa opini dari aktivis maupun pengamat juga mulai bermunculan, salah satunya berasal dari Sultan Rivandi, aktivis dan Presiden Mahasiswa UIN Jakarta 2019 yang juga penggerak mahasiswa pada aksi "Reformasi Dikorupsi". 

Sultan berkomentar dan mengecam rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta 2021. Menurut Sultan, kenaikan pendapatan ini tak etis dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung reda seperti saat ini.

“Para pejabat itu harusnya sadar bahwa kondisi sedang sulit, kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat rendah, artinya semua orang sedang dalam keadaan krisis akibat pandemi. Tolonglah gunakan nurani,” ujar Sultan, Ahad (6/12).

Petisi penolakan juga sudah mulai bermunculan dan dibuat oleh beberapa pihak yang menentang pengajuan anggaran ini. Petisi - petisi yang diunggah di laman www(dot)change(dot)org ini di antaranya dibuat oleh Andy Budiman politisi PSI dan Miraj Yusuf Al Farisy inisiator petisi lainnya.

"Masyarakat sudah seharusnya melakukan gelombang penolakan agar pengalokasian anggaran daerah bisa terserap dengan hal hal yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh rakyat,” lanjut Sultan.

Ia pun mengatakan, bagi siapapun yang tegerak hatinya unuk mengetuk pintu nurani para anggota dewan, bisa mendukung petisi yang ada. "Bisa tunjukkan dukungan ke  https://bit(dot)ly/3qyT26w atau https://bit(dot)ly/2VKKawB," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA