REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubata. KPK akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini.
"Tentu dalam proses penyidikan, kami kembali kepada konsep penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan UU untuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna membuat terangnya suatu perkara atau peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi, setiap ada aliran uang pasti kami ikuti," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12).
Namun, Firli mengatakan, KPK belum bisa menyampaikan bagaimana proses aliran uangnya. "Karena nanti akan kami uji di peradilan. Kami sangat menghormati prinsip-prinsip tugas pokok KPK di antaranya adalah kepastian hukum, keterbukaan, transparan, kepentingan umum, akuntabilitas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu harus kami hormati betul," ujarnya.
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penelusuran aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini termasuk jika terdapat aliran dana ke partai politik tempat Juliari bernaung. Juliari merupakan wakil bendahara umum PDIP.
"Di dalam beberapa perkara ini kami tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia Bendum Parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke Parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali.
KPK menduga Juliari bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari rekanan Kemensos, Ardian IM dan Harry Sidabuke. "Menerima sekian miliar tadi itu bahkan nanti mungkin lebih terus nanti kemudian apa ke mana itu kan selanjutnya nanti baru dikembangkan. Pasti lah, pasti (follow the money). Iya lah tentu. Kan nanti ada aliran-alirannya ke mana gitu. Diikuti dulu lah ya. Prinsipnya yang jelas kita di proses penyidikan itu nanti kita sampaikan," kata Ali.
Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dua Matheus dan Adi. Sedangkan pemberi suap, yakni dua orang dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS). KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
