REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pada tahun depan berencana membangun Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) sebanyak 120.776 sambungan. Saat ini, pemerintah sedang melelang proyek ini dan pekan terakhir Januari diharapkan proses lelang telah selesai.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menyampaikan, rencana pembangunan jargas tahun 2021 saat ini dalam proses lelang dan diharapkan calon pemenangnya dapat ditetapkan pada pekan ketiga Januari 2021. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kontrak pada bulan Februari 2021.
"Masyarakat juga mendapat manfaat (jargas) dari pengurangan biaya yang dikeluarkan," kata Ali, Ahad (6/12).
Memang harga rata-rata jargas saat ini Rp 4.250 per meter kubik ekuivalen dengan harga LPG 3 kg. Namun, dengan regulasi dan studi yang sedang dilaksanakan saat ini, jargas bisa dikembangkan ke aspek komersil dan industri melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Mengingat pembangunan jargas diharapkan rampung dalam kurun waktu satu tahun, Ali mengharapkan dukungan dan sinergi Pemda, kementerian/lembaga, BUMN, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan KAI dalam proses pembangunan ini. Antara lain terkait kemudahan pengurusan perizinan dan pengenaan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami juga ingin sampaikan, Ditjen Migas tidak akan mengambil manfaat pribadi dari kegiatan ini. Ini penting kita jaga karena dalam pergerakan ini begitu dinamis, maka faktor integritas harus dijaga semua pihak," ungkap Ali.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. Ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun, penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 miliar per tahun, serta menghemat pengeluaran energi masyarakat Rp 386 miliar per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
