REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama dua bulan terakhir, kehebohan publik tentang ekstremisme Islam telah melanda Eropa.
Pertama, Presiden Prancis Emmanuel Macron mempresentasikan lima poin rencana untuk melawan separatisme Islam. Kemudian kedua, serangan teroris melanda Paris, Dresden, Conflans-Sainte-Honorine, Nice, dan Wina di antaranya yang sangat brutal serta mengerikan serangan terhadap Samuel Paty.
Dalam artikel yang ditulis Patrycja Sasnal dan dipublikasikan European Council On Foreign Relations menyampaikan bahwa peristiwa-peristiwa ini mendorong pernyataan bersama dari menteri dalam negeri dan pejabat Uni Eropa tentang memerangi terorisme.
Debat publik tentang terorisme sekarang penuh dengan ide-ide berisiko dan berpotensi kontraproduktif, tetapi menghindari ide-ide yang aman dan produktif.
Di antara inisiatif yang diusulkan adalah pembentukan lembaga Eropa untuk melatih para imam, sebuah gagasan yang dipromosikan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.
Proyek ini secara implisit tidak menghormati institusi Islam yang ada di Eropa, seperti yang telah dijelaskan isham Hellyer. Sama pentingnya gagasan itu tidak praktis karena agama yang dikendalikan negara melahirkan ekstremisme, seperti yang dapat dilihat di beberapa negara mayoritas Muslim.
Misalnya, negara Mesir telah menindak agama sejak 1950-an. Ia telah melatih dan memberi lisensi kepada para imam dengan ketat dan mendikte khutbah Jumat.
Hasilnya adalah perjuangan yang hampir konstan antara negara dan ekstremis yang mengarah pada otoritarianisme yang lebih besar dan pada gilirannya, menghasilkan tanggapan ekstremis yang lebih intens sebagai bagian dari lingkaran setan.
Hanya para pemimpin agama dan institusi lokal yang kredibel yang dapat menjadi pemberi pengaruh yang dicari Uni Eropa.
Ini terjadi karena agama yang dikendalikan negara tidak memiliki kredibilitas dan keaslian, hal itu mendorong orang-orang percaya ke jalan yang tampaknya lebih asli dari inspirasi keagamaan, seperti yang disediakan televangelis selebriti. Alih-alih mencari jawaban religius di rumah fatwa (keputusan agama) resmi yang dikontrol negara, banyak Muslim mencari jawaban di internet yang sekarang tak ubahnya menjadi rumah fatwa terbesar di dunia.
Rumah itu sulit dikendalikan. Oleh karena itu hanya para pemimpin agama dan institusi lokal yang kredibel yang dapat menjadi pemberi pengaruh yang dicari oleh Uni Eropa. Lembaga-lembaga ini tidak dapat direkayasa secara sosial melalui dana kontra-terorisme (bahkan jika mereka dapat lebih mengandalkan dana pendidikan negara Eropa daripada amal).
Dampak Agama dan politik Eropa
Para pemimpin Eropa tampaknya masih sedikit memahami tentang agama, khususnya Islam. Paul Tillich, seorang filsuf dan teolog Jerman-Amerika, terkenal menggambarkan religiusitas sebagai masalah perhatian utama. Maksudnya adalah sikap religius sangat sulit untuk dinegosiasikan atau dikendalikan, tetapi sangat mempengaruhi keputusan dan politik.
Sesaat sebelum meninggalkan jabatan sebagai perwakilan tinggi untuk kebijakan luar negeri dan keamanan, Federica Mogherini melakukan upaya terakhir untuk membantu Uni Eropa memahami sikap beragama, termasuk Islam, dengan menciptakan platform yang disebut Pertukaran Global tentang Agama di Masyarakat.
Secara politis, ini adalah konsekuensi bahwa Islam adalah yang paling ‘Protestan’ dari monoteisme besar, ia rawan reformasi (Islam memang bisa digambarkan sebagai reformasi permanen), seperti yang dikatakan Ernest Gellner.
Ia secara konstan berubah dan keluar dari dogma pada dasarnya, dapat dicetak. Plastisitasnya dapat memiliki implikasi sosial dan politik yang positif. Islam Eropa telah berkembang, yang sesuai dengan sistem demokrasi yang memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan total.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
