Sabtu 05 Dec 2020 05:16 WIB

Tekan Kematian Akibat Pneumonia, Balita Jatim Divaksin PCV

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi di dunia.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Hiru Muhammad
Sejumlah Balita  berjemur matahari pagi di halaman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Balita (PSAB) Jatim di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (23/7/2020). Sebanyak 53 Bayi dan balita di tempat tersebut mendapat perawatan therapi berjemur matahari pagi setiap hari untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
Foto: ANTARA/Umarul Faruq
Sejumlah Balita berjemur matahari pagi di halaman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Balita (PSAB) Jatim di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (23/7/2020). Sebanyak 53 Bayi dan balita di tempat tersebut mendapat perawatan therapi berjemur matahari pagi setiap hari untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Herlin Ferliana mengingatkan masyarakat setempat untuk bersiap-siap mengikuti vaksin pneumokokus konyugasi (PCV). Vaksinasi tersebut merupakan upaya mengendalikan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan balita akibat pneumonia.

Vaksin PCV sebelumnya telah berhasil diintroduksi sejak 2015 hingga 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan keberhasilan program tersebut, seharusnya pada awal 2020 pemberian imunisasi PCV diperluas untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun karena kurangnya stok, vaksinasi baru bisa dilaksanakan awal Januari 2021.

“Jadi bagi masyarakat saya imbau untuk bersiap, pencegahan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan. Dan imunisasi adalah upaya sangat stratgeis menguatkan balita kita agar tidak terserang penyakit,” kata Herlin di Surabaya, Jumat (4/12).

Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, Herlin tetap meminta masyarakat untuk mensukseskan pencegahan agar balita di Jatim tidak terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Menurutnya, demi tumbuhnya generasi penerus bangsa yang sehat, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.

“Kami meminta masyarakat untuk tetap berupaya keras melakukan semuanya. Harus mencegah anak-anak agar tidak tertular. Kita selain mengatasi pandemi Covid-19, juga  tetap menyelesaikan masalah yang lain, termasuk imunisasi untuk pneumonia, difteri, polio, dan yang lain,” ujar Herlin.

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi di dunia. Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan, pneumonia menjadi penyebab satu juta kematian atau 16 persen dari total kematian bayi di seluruh dunia setiap tahunnya. Pneumonia menjadi penyebab tertinggi kematian bayi muda atau neonatus dengan rentang usia 0-28 hari.

Di Indonesia, pneumonia juga sangat endemis. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi pneumonia di Indonesia mencapai 4,5 persen. Sedangkan menurut survei yang dilakukan Balitbangkes pada 2014 menunjukkan, 23 orang balita meninggal setiap jamnya, dimana 4 diantaranya karena pneumonia. 

Child and Survival Development Unicef Indonesia, Armunanto menjelaskan, alasan dipilihnya Jawa Timur dan Jawa Barat, karena kedua wilayah tersebut jumlah penduduknya paling banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka jumlah anak-anak juga paling banyak. Dia menegaskan, setelah Jabar dan Jatim, nantinya vaksinasi yang sama akan diperluas secara nasional. Targetnya, 2024 seluruh anak telah divaksinasi.

“Saat dilakukan uji coba imunisasi PCV ini di Nusa Tenggara Barat dan Bangka Belitung, hasilnya ternyata cukup efektif menekan angka kasus pneumonia. Untuk itulah dipilih Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai wilayah dengan jumlah populasi anak terbanyak,” kata Armunanto.

Berkaca pada program imunisasi difteri di Jawa Timur pada 2019, jumlah sasaran anak yang diimunisasi mencapai 11 juta jiwa. Namun jika mengikuti batasan bayi usia muda (2 bulan sampai 1 tahun), maka diperkirakan hanya tersisa sekitar 30 persen atau sekitar 3 juta bayi.“Sampai saat ini masih belum diketahui pasti berapa jumlah sasarannya imunisasi PCV di Jawa Timur ini. Karena ini baru dikenalkan kepada masyarakat dan baru akan didata oleh Dinkes Provinsi,” ujar Armunanto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement